kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.461.000   0   0,00%
  • USD/IDR 15.130   40,00   0,26%
  • IDX 7.697   -47,60   -0,61%
  • KOMPAS100 1.196   -13,16   -1,09%
  • LQ45 960   -10,60   -1,09%
  • ISSI 231   -1,75   -0,75%
  • IDX30 493   -3,97   -0,80%
  • IDXHIDIV20 592   -5,69   -0,95%
  • IDX80 136   -1,30   -0,95%
  • IDXV30 143   0,32   0,23%
  • IDXQ30 164   -1,28   -0,77%

Ketimbang Bentuk Kementerian Baru, Lebih Baik Maksimalkan Kementerian yang Ada


Senin, 13 Mei 2024 / 11:41 WIB
Ketimbang Bentuk Kementerian Baru, Lebih Baik Maksimalkan Kementerian yang Ada
ILUSTRASI. Ada usulan pembentukan Kementerian Perumahan dan Perkotaan di pemerintahan baru


Reporter: Aurelia Lucretie | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Wacana penambahan nomenklatur kementerian pada pemerintahan baru mencuat ke publik.

Salah satunya datang dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) yang mengusulkan pembentukan kementerian yang khusus menangani terkait properti dan pengelolaan kota yakni Kementerian Perumahan dan Perkotaan. 

Pengamat Kebijakan Publik Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah menilai usulan tersebut sebagai "usulan" adalah baik adanya. 

"Usulan itu sebagai usulan baik, tapi pertanyaannya, tapi ketakutannya adalah apakah itu baik untuk fungsi pemerintah nanti, karena memakai uang rakyat, APBN," ujar Trubus kepada Kontan, Senin (13/5).

Dia mengkritisi soal penggunaan anggaran. Sebab, membentuk kementerian baru akan menambah beban anggaran dengan kata lain sebagai pemborosan anggaran. 

Baca Juga: Ini Alasan Apindo Usulkan Kementerian untuk Urusi Properti dan Perkotaan

Trubus menyarankan agar properti lebih banyak diurus pihak swasta bersama pemerintah sehingga minim penggunaan uang rakyat. 

Menurutnya, dengan membentuk kementerian baru lebih-lebih yang menangani perumahan dapat menjadi sarana korupsi, dia memberikan gambaran seperti yang terjadi ketika masa orde baru. 

Trubus bilang, alih-alih membentuk Kemeterian Perumahan dan Perkotaan, lebih baik memaksimalkan kinerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) misalnya dengan membentuk direktorat jenderal yang khusus menangani soal properti. 

Langkah ini menurutnya dapat menghindari kerumitan birokrasi akibat tumpang tindih tanggung jawab antar kementerian nantinya.

Dia juga menyarankan pemerintahan baru untuk merampingkan kabinet alih-alih memperbanyak jumlah kementerian, misalnya Kementerian Perindustrian dapat digabungkan dengan Kementerian Perdagangan atau Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) digabung dengan lembaga-lembaga terkait aparatur negara yang lain. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU
Kontan Academy
Sales Mastery [Mau Omzet Anda Naik? Ikuti Ini!] Omzet Meningkat dengan Digital Marketing #BisnisJangkaPanjang, #TanpaCoding, #PraktekLangsung

[X]
×