/2026/09/29/103330265.jpg "Ketergantungan Impor Minyak Tinggi, DEN Dorong Penguatan Energi Domestik")
Reporter: Nurtiandriyani Simamora | Editor: Tri Sulistiowati
KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Indonesia masih bergantung pada impor minyak untuk memenuhi kebutuhan energi dalam negeri. Sebagai negara net importer minyak, pemerintah perlu menyiapkan strategi untuk mengurangi ketergantungan tersebut, baik dari sisi pasokan maupun permintaan.
Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Mari Elka Pangestu mengatakan, strategi mengurangi ketergantungan impor minyak dapat dilakukan dengan memperkuat pasokan energi domestik sekaligus menekan konsumsi BBM.
Dari sisi suplai, Mari mengatakan Indonesia masih memiliki potensi di sektor minyak dan gas (migas), khususnya gas. Menurutnya, meski investasi di sektor migas saat ini tidak terlalu populer, sejumlah negara seperti Amerika Serikat mulai kembali meningkatkan investasi di sektor tersebut.
Baca Juga: Banyak UMKM Lahir untuk Bertahan Hidup, Pendampingan Jadi Kunci Naik Kelas
"Indonesia tetap mempunyai potensi di gas. Gas juga relatif lebih bersih," ujar Mari dalam Kontan Economic and Demogrpahic Forum 2026, Selasa (29/9/2026)
Namun, peningkatan pemanfaatan gas untuk kebutuhan dalam negeri membutuhkan pembangunan infrastruktur, terutama jaringan pipanisasi gas. Menurut Mari, pembangunan infrastruktur tersebut memang tidak dapat dilakukan dalam waktu singkat, tetapi perlu menjadi bagian dari strategi energi Indonesia.
"Infrastruktur pipanisasi gas ini mungkin tidak bisa dilakukan dalam waktu cepat, tetapi harus menjadi salah satu jawaban," katanya.
Selain itu, jika investasi minyak dan gas kembali didorong, pemerintah perlu memastikan investasi tersebut menghasilkan produksi yang lebih bersih atau cleaner fossil fuel.
Sementara dari sisi permintaan, Mari menilai kebijakan harga energi menjadi salah satu instrumen untuk mengurangi konsumsi BBM. Saat ini, pemerintah masih memberikan subsidi harga sehingga pengurangan subsidi secara bertahap dinilai dapat mendorong masyarakat menggunakan energi secara lebih efisien.
Mari mencontohkan kebijakan kenaikan harga BBM pada 2005 ketika dirinya berada di pemerintahan. Saat itu, harga BBM dinaikkan hingga 130%.
Kebijakan tersebut memberikan ruang bagi pemerintah untuk melakukan realokasi anggaran dari subsidi ke pembangunan infrastruktur. Di sisi lain, kenaikan harga juga berdampak terhadap konsumsi BBM.
"Yang menarik, penggunaan BBM turun sekitar 30%. Karena ketika harga naik, masyarakat secara rasional mengurangi penggunaan dan menjadi lebih efisien," jelasnya.
Tak hanya minyak, ketergantungan impor LPG juga menjadi persoalan yang perlu diatasi. Namun, menurut Mari, pengurangan penggunaan LPG lebih sensitif karena berkaitan langsung dengan kebutuhan rumah tangga.
Salah satu alternatif yang dapat dikembangkan adalah elektrifikasi, yakni mengganti penggunaan kompor gas dengan kompor listrik.
"Daripada memasak dengan gas, kita menggunakan kompor listrik. Tetapi ini membutuhkan sosialisasi yang panjang karena masyarakat sudah terbiasa memasak menggunakan gas," kata Mari.
Mari menilai perubahan tersebut membutuhkan waktu. Indonesia sebelumnya telah berhasil melakukan transisi dari minyak tanah ke LPG. Menurutnya, transisi menuju penggunaan energi listrik untuk memasak juga dapat membutuhkan waktu sekitar lima tahun.
Di luar minyak dan gas, pemerintah juga perlu mempercepat pengembangan energi alternatif, termasuk energi terbarukan dan biofuel.
Menurut Mari, pengembangan energi alternatif tersebut membutuhkan perubahan regulasi dan pemberian insentif agar investasi di sektor energi terbarukan semakin menarik.
"Ini membutuhkan perubahan regulasi dan insentif agar investasi di sektor energi terbarukan dapat masuk," pungkasnya.
Baca Juga: Ekonom Waspadai Kombinasi Shock yang Tekan APBN 2027
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
