Reporter: Ferry Saputra | Editor: Tendi Mahadi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) beberapa waktu lalu sempat menyebut efektivitas penyaluran bantuan sosial (bansos) dalam menurunkan angka kemiskinan terbilang rendah.
Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet berpendapat efektivitas bansos dalam menurunkan tingkat kemiskinan juga tidak terlepas dari masalah eror atau pun kesalahan data yang selama ini digunakan untuk penyaluran.
"Dengan demikian, ketika erornya masih terjadi, kemudian dihitung, tentu akan ada penurunan efektivitas dari penyaluran bansos. Sebab, ada orang yang seharusnya mendapatkan bantuan sosial, tetapi kenyataannya tidak mendapatkan bantuan tersebut," ucap dia kepada KONTAN.CO.ID, Senin (13/3).
Sebaliknya, kata dia, ada orang yang seharusnya tidak mendapatkan bantuan tersebut, tetapi gara-gara kesalahan data malah mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah.
Baca Juga: Alokasi Anggaran Bansos Indonesia Rendah Dibanding Negara Lain, Ini Kata Ekonom
Menurut Yusuf, hal yang perlu dilakukan pemerintah, yakni memperbaiki data penerima bantuan sosial sehingga bisa lebih tepat sasaran.
Dia menilai seharusnya momen pandemi Covid-19 dalam 3 tahun terakhir bisa dijadikan evaluasi bagi pemerintah dalam penyaluran bantuan sosial. Dengan demikian, penyaluran bantuan sosial di kemudian hari tak menimbulkan permasalahan.
Sementara itu, Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Abdurrahman juga sempat mengatakan rasio alokasi anggaran bantuan sosial Indonesia terhadap PDB hanya sebesar 0,55%. Rasio tersebut disebutkan lebih rendah dibandingkan dengan Malaysia yang sebesar 0,76%, Filipina 0,67%, lalu Thailand sebesar 1,69%, dan Vietnam sebesar 1,55%.
Mengenai hal itu, Yusuf menilai angka ideal alokasi anggaran bansos sebenarnya relatif antara satu negara dengan negara yang lain. Sebab, banyak faktor yang bisa memengaruhi seberapa besar pemerintah dalam mengalokasikan dana bansos tersebut kepada masyarakat.
"Misalnya, jumlah dari penduduk miskin atau pun rentan miskin yang menjadi sasaran dari bansos memiliki klasifikasi tersendiri antara satu negara dengan negara lain sehingga dana bansos juga akan berbeda," ungkapnya.
Baca Juga: Ekonomi Global Boleh Suram, Tapi Indonesia Tidak Akan Resesi
Selain itu, Yusuf berpendapat perlu juga dilihat dari ukuran pembagi yang menggunakan angka PDB. Seperti yang diketahui bahwa ukuran PDB Indonesia jika dibandingkan dengan negara di ASEAN itu relatif lebih besar sehingga saat dihitung rasio dari anggaran bantuan sosial terhadap PDB, maka ukurannya menjadi kelihatan lebih kecil.
"Dengan demikian, saya mengira perbandingan rasio anggaran bansos terhadap PDB juga perlu dilihat dari konteks ukuran PDB negara tersebut," kata dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
