Reporter: Jane Aprilyani | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Lembaga Pengelola Dana Bergulir KUMKM yang merupakan salah satu Badan Layanan Umum (BLU) Kementerian Koperasi dan UKM bekerjasama dengan Badan Layanan Umum Daerah Dana Bergulir (BLUD-DB) dalam menyediakan permodalan bagi pengembangan koperasi dan UMKM di tanah air.
Sampai saat ini sudah ada 5 BLUD-DB yang bekerjasama dengan LPDB-KUMKM. BLUD-DB Kabupaten Tangerang menjadi salah satu yang terbaik sehingga sangat direkomendasikan sebagai tempat studi banding bagi daerah lain yang ingin membentuk BLUD-DB.
Asisten Deputi Pembiayaan Non Bank dan Perpajakan Kemenkop UKM Suprapto mengatakan kerja sama LPDB-KUMKM dengan BLUD-DB telah mampu menghilangkan ketergantungan pada APBD. Hal itu tidak terlepas karena pengelolaan dana bergulir oleh BLUD-DB telah berjalan baik.
“Pada awal berdiri, BLUD-DB memerlukan support penuh dari APBD, namun setelah dana bergulir tersebut berjalan dan dikelola secara penuh maka tidak lagi bergantung kepada APBD karena bisa bekerjasama dengan LPDB-KUMKM,” kata Suprapto dalam keterangan yang diterima KONTAN, Rabu (28/2).
Suprapto menjelaskan alasan berdirinya BLUD-DB di berbagai daerah, selain kemampuan fiskal di daerah yang terbatas, LPDB-KUMKM sebagai BLU pengelola dana bergulir Kemenkop UKM minim jumlah personel, serta tidak memiliki cabang di daerah.
“Hal tersebut berdampak kepada layanan pembiayaan bagi usaha mikro dan kecil menjadi tidak maksimal,” tandasnya.
Dalam rangka pemenuhan kebutuhan permodalan bagi UKM termasuk koperasi di Kabupaten Buton Selatan, Bupati Buton Selatan Agus Feisal Hidayat menuturkan potensi yang ada sangatlah besar terutama di bidang Kemaritiman.
“Namun melihat kondisi APBD dan kebutuhan masyarakat, sektor kesehatan juga menjadi perhatian kami. Harapannya, baik BLUD-DB dan BLUD Rumah Sakit dapat kami wujudkan bersama dalam waktu yang tidak terlalu lama,” ujar Agus.
Menurut Agus, dalam rangka percepatan pembentukan BLUD DB yang harus segera dilakukan adalah membentuk Tim Teknis yang mempersiapkan segala keperluan pendukung pembentukan BLUD mulai dari naskah akademis sampai dengan rancangan Peraturan Bupati.
“Segala keperluan atau infrastruktur pendukung kami harapkan siap pada tahun ini, agar di tahun 2019 masyarakat Buton Selatan terutama pelaku usaha mikro dan kecil sudah dapat menikmati layanan dari BLUD tersebut,” jelas Agus.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
