Reporter: Handoyo | Editor: Adi Wikanto
JAKARTA. Menko Kemaritiman Luhut Pandjaitan mengatakan bentuk Kerjasama Pemerintah-Swasta atau Public Private Partnership (PPP) bisa saja diterapkan pada pembangunan kereta listrik semi cepat Jakarta-Surabaya.
"Kami sudah mendiskusikan dengan Bappenas tentang alternatif ini (PPP). Bisa saja kita mengundang sektor swasta untuk bersama-sama membiayai proyek ini, dan kami akan membicarakan hal ini kembali sebelum saya berangkat ke Jepang minggu depan," kata Menko Luhut, dalam siaran persnya, Kamis (15/12).
Menurutnya hal ini menjadi alternatif pembiayaan proyek tersebut karena mulai tahun depan pemerintah akan menggunakan sebagian besar dananya untuk pembangunan di daerah-daerah terpencil dan di luar pulau Jawa.
Menurut luhut, bila dibebankan kepada pemerintah, proyek ini akan menambah beban APBN. Pemerintah tidak ingin menggunakan pendanaan APBN untuk terlalu banyak terhadap proyek-proyek di Jawa. Pemerintah akan menggunakannya untuk pembangunan di luar Jawa dalam rangka pemerataan pembangunan.
Dalam kunjungannya ke Jepang dalam waktu dekat, Luhut akan membahas kerja sama antara Badan Kerjasama Jepang atau Japan International Cooperation Agency (JICA) dengan Kementerian Perhubungan dalam rangka pembuatan studi kelayakan. "Pemerintah Jepang, lewat JICA akan memberikan grant untuk membiayai studi tersebut," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
