Reporter: Asep Munazat Zatnika, Herlina KD, Muhammad Yazid | Editor: Sanny Cicilia
JAKARTA. Perhelatan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak tahap pertama tahun 2015 telah digelar Rabu (9/12). Berdasarkan hasil perhitungan cepat oleh beberapa lembaga survei, sebagian besar calon kepala daerah yang diusung oleh partai berkuasa, yakni Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-Perjuangan) bisa mengungguli kandidat partai pesaingnya.
Berdasarkan hasil pemantauan Badan Pemenangan Pemilu PDIP, partai pendukung pemerintah berlogo banteng moncong putih itu mengklaim menang di 160 daerah pemilihan. Angka ini setara 60,6% dari 264 daerah yang menggelar pilkada serentak.
Kemenangan pasangan calon kepala daerah yang diusung oleh partai pendukung pemerintah ini, seharusnya menjadi modal penting bagi pemerintah saat ini. Sebab, setidaknya kemenangan ini dapat memuluskan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah.
Memang, pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro menilai, kemenangan PDI-P di sebagian besar daerah yang menggelar pilkada serentak tahun ini tak menjamin mulusnya pembangunan di daerah. Namun, "Kemenangan partai pendukung pemerintah relatif memudahkan pemerintah pusat untuk mengurangi kecenderungan resistensi dari daerah," ujarnya kepada KONTAN, Kamis (10/12).
Menurut Siti, meski secara hierarki pemerintah daerah harus tunduk pada pemerintah pusat dalam hal pelaksanaan pembangunan, namun kenyataannya, banyaknya partai politik dan adanya sistem otonomi daerah, sering kali justru menciptakan resistensi pemerintah daerah kepada pemerintah pusat. Alhasil, banyak pemerintah daerah melaksanakan pembangunan tidak sesuai dengan program yang telah didisain oleh pemerintah pusat.
Padahal, dengan otonomi daerah saat ini, porsi anggaran dari pemerintah pusat yang mengalir ke daerah semakin besar. Bila tidak dikelola dengan baik, dana ratusan triliun yang mengalir ke daerah tak bisa dimanfaatkan maksimal.
Nah, dengan kemenangan calon kepala daerah yang diusung PDI-P, kata Siti, akan memudahkan koordinasi antara pusat dan daerah.
Politisi senior PDI-P Hendrawan Supratikno menilai kemenangan PDI-P dalam pilkada serentak ini tak mampu memberi jaminan bahwa pelaksanaan pembangunan di daerah bisa lebih lancar. Sebab, program yang berjalan di daerah tergantung figur pemimpin terpilih. "Jika amanah, pembangunan daerah bisa berjalan," kata Hendrawan, Kamis (10/12).
Apalagi, pelaksanaan pilkada langsung yang serentak dilaksanakan itu masih banyak sejumlah catatan. Hendrawan mencontohkan, masih maraknya politik uang, sehingga kader yang diusung kadang tidak mempertimbangkan kualitas, tetapi hanya mengandalkan popularitas di daerah.
Menurut Hendrawan, faktor yang menentukan pembangunan di daerah adalah berdasarkan kepentingan daerah, bukan kepentingan pemerintah pusat. Catatan-catatan itu menurutnya akan menjadi bahan evaluasi partainya ke depan.
Mesin partai tak jalan
Hendrawan berharap PDI-P ke depan bisa memperbaiki sistem pencalonan kader di daerah. Supaya, ada benang merah antara kepentingan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Mengingat, program pemerintah pusat saat ini tidak bisa lepas dari program pemerintah daerah.
Pengamat politik Universitas Gajah Mada (UGM) Ari Sujito bilang, pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla harus tetap bekerja keras dalam menyamakan visi-misi dengan para kepala daerah yang terpilih.
Ari juga berpendapat, kemenangan PDI-P di berbagai daerah belum pasti bisa mendukung program pembangunan, terutama infrastruktur. Ia mencontohkan di Surabaya, yang dimenangkan secara mutlak oleh kader PDI-P Tri Rismaharini.
Meskipun dikenal sebagai tokoh populer dan positif dimata publik, belum tentu kebijakannya selaras dengan kepentingan pemerintah pusat. Sebab, kepentingan pusat dan daerah belum tentu sejalan. Apalagi, peran mesin partai politik memang tidak pernah berjalan. Termasuk dalam hal pelaksanaan program partai secara nasional.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
