Sumber: Kompas.com | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
JAKARTA. Admin akun TrioMacan2000 yang diundang Sekretaris Kabinet Dipo Alam, Senin (30/12/2013), batal hadir dalam pertemuan di kantor Sekretariat Kabinet (Setkab). Admin akun anonim itu lebih memilih mengutus empat orang kuasa hukumnya untuk menghadap Dipo dan menjelaskan kultwit akun ini soal dugaan korupsi Menteri BUMN Dahlan Iskan. Apa alasan admin akun TrioMacan2000 batal hadir?
Irwandi Lubis, kuasa hukum TrioMacan2000, hanya bisa berkilah. Irwandi mengaku tak tahu-menahu soal alasan kliennya tidak hadir.
"Kami tidak tahu ya. Kami kira dengan undangan ini, kami ditunjuk sebagai tim kuasa, adalah sebuah kemajuan. Yang penting semangatnya yang ditangkap," ujar Irwandi.
Irwandi mengaku menerima kuasa secara lisan dari admin TrioMacan2000. Saat didesak membuka nama admin yang memberikan kuasa itu, Irwandi tak mau berkomentar. Salah seorang pria pun menyeletuk di antara kerumunan wartawan dengan bertanya apakah admin TrioMacan2000 adalah Raden Nuh.
"Kami tidak akan menjawab. Yang jelas, kami mendapat kuasa secara lisan dari TrioMacan, dan itu di dalam KUHAP Perdata sudah jelas," tukas Irwandi.
Adapun pertemuan antara Dipo dengan kuasa hukum TrioMacan2000 berawal dari debat antara Dipo dan TrioMacan dalam jejaring sosial Twitter kemarin. TrioMacan awalnya melakukan kultwit tentang dugaan korupsi yang dilakukan Dahlan Iskan. Di sana, akun TrioMacan menuduh Dahlan telah melakukan berbagai korupsi, mulai dari kasus dana bencana Nusa Tenggara Timur dan Aceh, kasus korupsi di PLN, hingga kasus korupsi PLTU Embalut, Kalimantan Timur.
TrioMacan mengatakan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebenarnya sudah tahu, tetapi berusaha melindungi Dahlan. Atas tuduhan-tuduhan TrioMacan, Dipo pun bereaksi dan meminta agar TrioMacan menyerahkan bukti-bukti tuduhannya. Melalui akun Twitter, Dipo menantang admin akun anonim ini untuk bertemu dengannya sambil membawa bukti ke kantor Setkab. Pada pertemuan kali ini, kuasa hukum TrioMacan2000 membawa bukti seperti audit Badan Pemeriksa Keuangan tahun 2011 tentang inefisiensi PLN dan berkas pemeriksaan Kejaksaan Jawa Timur tentang penggelapan dana bencana alam.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
