kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.565.000   8.000   0,31%
  • USD/IDR 18.109   16,00   0,09%
  • IDX 5.050   20,17   0,40%
  • KOMPAS100 649   1,43   0,22%
  • LQ45 518   4,63   0,90%
  • ISSI 164   -2,40   -1,44%
  • IDX30 292   2,74   0,95%
  • IDXHIDIV20 394   5,37   1,38%
  • IDX80 75   0,27   0,36%
  • IDXV30 108   0,37   0,34%
  • IDXQ30 99   1,18   1,21%

Kemenhub rekomendasikan pembatasan moda transportasi di Jabodetabek


Rabu, 01 April 2020 / 21:20 WIB
ILUSTRASI. Sejumlah kendaraan melaju di jalan Margonda Raya, Depok, Jawa Barat, Selasa (19/11/2019). Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) berencana menerapkan sistem jalan berbayar atau Electronic Road Pricing (ERP) di tiga wilayah yaitu jalan Margonda (D


Reporter: | Editor: Noverius Laoli

Selain itu rekomendasi juga dilakukan untuk pembatasan secara parsial atau menyeluruh terhadap operasional sarana transportasi di ruas jalan tol dan jalan arteri nasional.

SE tersebut memberikan rekomendasi pelarangan sementara mobil penumpang, mobil pribadi, hingga sepeda motor memasuki ruas jalan tol dan jalan nasional serta provinsi dari wilayah Jabodetabek atau pun dari luar wilayah jabodetabek.

Baca Juga: Larangan mudik lebaran mencuat, ini tanggapan Damri

Selain itu, ada pula rekomendasi penutupan sementara sejumlah akses masuk ruas tol dan ruas arteri. BPTJ merekomendasikan penutupan sementara untuk akses ruas tol dan akses ruas arteri untuk pergerakan menuju arah selatan, timur, dan barat.

Ada pula penutupan sementara atau sebagian untuk akses menuju penggunaan transportasi lain. Antara lain akses layanan penumpang ke Bandara Soekarno Hatta, Bandara Halim Perdana Kusuma, Pelabuhan Tanjung Priok, serta akses dari dan ke Pulau Seribu.

Ada sejumlah pihak yang tidak masuk dalam pembatasan atau pelarangan tersebut.

Baca Juga: Bank Mandiri (BMRI) bebaskan biaya top up GoPay

Antara lain adalah Presiden, Wakil Presiden, pimpinan Kementerian dan Lembaga non kementerian, kendaraan dengan tanda nomor kendaraan dinas, serta kendaraan dengan dasar surat keterangan dari kepolisiandan instansi yang berwenang.

Selain itu kendaraan penanganan bencana seperti ambulance dan pemadam kebakaran juga masih bisa melintas. Termasuk untuk kendaraan logistik pengangkut bahan pokok, minyak bahan bakar, dan air bersih.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU
11.11
Kontan Academy
[Executive Education Program] Sustainable Development and ESG Leadership Mitigasi Risiko SP2DK dan Pemeriksaan Pajak

[X]
×