Reporter: Agus Triyono | Editor: Sanny Cicilia
JAKARTA. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat meminta kepada pemerintah untuk menambah alokasi anggaran tahun depan. Mereka menilai bahwa alokasi anggaran sebesar Rp 102 triliun untuk mereka yang ditetapkan oleh pemerintah dalam pagu indikatif anggaran Kementerian PUPR 2016 tidak mencukupi untuk membiayai program pembangunan infrastruktur.
Basuki Hadimuljono, Menteri Pekerjaan Umum dan perumahan Rakyat mengatakan, ada beberapa anggaran pembangunan infrastruktur yang belum terpenuhi dari pagu indikatif Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2016. Salah satunya, anggaran pembangunan Jalan Trans Papua.
"Tambahan anggaran yang kami minta Rp 20 triliun, ini untuk meneruskan Trans Papua, membangun delapan bendungan, program sejuta rumah, dan pangan," kata Basuki di Jakarta Jumat (22/5).
Basuki mengakui, selain pagu indikatif Rp 102 triliun, kementeriannya juga mendapatkan anggaran cadangan senilai Rp 8,2 triliun. Tapi, anggaran cadangan tersebut anggaran cadangan tersebut akan digunakan untuk menambah anggaran pembebasan lahan di Direktorat Jenderal Bina Marga, Direktorat Sumber Daya Air dan Direktorat Cipta Karya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
