Reporter: Ratih Waseso | Editor: Anna Suci Perwitasari
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengusulkan pagu indikatif anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) tahun 2022 sebesar Rp 32,9 triliun.
Adapun rincian pagu indikatif tahun 2022 tersebut, berdasarkan jenis belanja yaitu, belanja pegawai Rp 4 triliun, belanja operasional Rp 3,1 triliun, belanja barang non operasional Rp 25,6 triliun.
Kemudian berdasarkan sumber pendanaan, rupiah murni Rp 19,5 triliun, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Rp 3,4 triliun, badan layanan umum (BLU) Rp 1,5 triliun, pinjaman luar negeri (PLN) Rp 1,2 triliun dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN ) Rp 7 triliun.
"Ruang fiskal pagu indikatif 2022 turun sebesar 20,35% dibandingkan dengan pagu indikatif 2021 atau ada sebesar Rp 8,4 triliun," kata Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi saat Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI, Rabu (2/6).
Dari usulan pagu indikatif tahun 2022 tersebut, anggaran terbesar akan dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur pendukung konektivitas sebesar Rp 21,7 triliun.
Kemudian untuk dukungan manajemen senilai Rp 8,7 triliun, untuk pendidikan vokasi dianggarkan sebesar Rp 2,3 triliun serta riset dan inovasi IPTEK sebesar Rp 97,3 miliar.
"Untuk ruang fiskal memadai dan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pengembangan infrastruktur nasional, Kemenhub mendorong pendanaan melalui PNBP, BLU, SBSN PLN dan creative financing melalui KPBU dan KSP dan dalam bentuk kerjasama lainnya," jelas Budi.
Baca Juga: Aturan perjalanan di bandara diperbarui, berlaku hingga 14 Juni
Lebih lanjut Budi bilang, upaya menambah unit-unit BLU di Kementerian Perhubungan menjadi salah satu langkah strategis yang ditempuh selain memaksimalkan kinerja PNBP di sektor transportasi. Kemenhub juga akan turut dalam pemulihan ekonomi nasional yaitu dengan melanjutkan pelaksanaan program kegiatan berbasis kerakyatan seperti padat karya dan Diklat di 2022.
Berdasarkan rencana strategis pemerintah 2020-2024, Kementerian Perhubungan memiliki lima major project di tahun depan. Pertama, penyelesaian jaringan pelabuhan utama terpadu. Kedua, pembangunan kereta api Makassar-Pare Pare.
Ketiga, pembangunan kereta cepat Jakarta-Semarang dan kereta Jakarta-Bandung. Keempat, pengembangan sistem angkutan umum massal perkotaan di enam wilayah metropolitan. Kelima, pembangunan jembatan udara di Papua sebanyak 37 rute.
Secara khusus Budi mengungkapkan, Kemenhub juga mendapatkan penugasan dari Presiden untuk penyelesaian dan optimalisasi Pelabuhan Patimban, pembangunan Pelabuhan Tanjung Carat di Sumatra Selatan dan pelabuhan New Ambon di Provinsi Maluku.
Penugasan tersebut dalam rangka meningkatkan konektivitas logistik nasional dan juga mendorong ketiga proyek menjadi andalan. "Kementerian Perhubungan ditargetkan menyelesaikan pada 2023 dengan skema pendanaan APBN dan KPBU," pungkas dia.
Selanjutnya: Kebutuhan kendaraan listrik operasional pemerintah capai 132.000 unit hingga 2030
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
