kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.539.000   0   0,00%
  • USD/IDR 15.740   20,00   0,13%
  • IDX 7.492   12,43   0,17%
  • KOMPAS100 1.159   4,94   0,43%
  • LQ45 920   6,72   0,74%
  • ISSI 226   -0,39   -0,17%
  • IDX30 475   4,06   0,86%
  • IDXHIDIV20 573   5,12   0,90%
  • IDX80 133   0,95   0,72%
  • IDXV30 141   1,37   0,98%
  • IDXQ30 158   1,02   0,65%

Kementerian Kelautan dan Perikanan Minta Tambahan Bujet Rp 90 Miliar


Kamis, 15 April 2010 / 16:05 WIB
Kementerian Kelautan dan Perikanan Minta Tambahan Bujet Rp 90 Miliar


Reporter: Lamgiat Siringoringo | Editor: Tri Adi

JAKARTA. Kementerian Kelautan dan Perikanan meminta tambahan bujet lagi. Lembaga yang dikomandani oleh Fadel Muhammad ini minta tambahan sebanyak Rp 90 miliar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Perubahan (APBN-P) 2010.

Fadel mengatakan kalau anggaran ini akan digunakan untuk menambah jumlah kapal sebanyak 60 unit. "Ini sudah disetujui oleh Komisi IV DPR," ujar Fadel seusai rapat kerja di DPR, Kamis (15/4).


Sebenarnya jumlah tambahan anggaran ini, menurut Menteri asal Partai Golkar tersebut, masih kurang dibandingkan dengan kebutuhan dari Kementeriannya. Seperti jumlah kapal, sebenarnya yang dibutuhkan itu sebanyak 150 kapal. Anggaran tambahan juga diperlukan untuk peningkatan produksi dan budidaya perikanan. Lalu juga ada pengembangan Teluk Tomini yang membutuhkan dana sebanyak Rp 50 miliar,

"Makanya kita mengharapkan ada tambahan anggaran sebanyak Rp 200 miliar," ujar Fadel. Jumlah tambahan anggaran Rp 200 miliar ini jauh berubah dari yang awalnya minta tambahan sebanyak Rp 1,6 triliun.

Ketua Komisi IV DPR Ahmad Muqowam mengatakan kalau akan memperjuangkan jumlah anggaran yang mencapai Rp 200 miliar. "Kita lihat saja di Badan anggaran nanti," ujar Ahmad. Saat ini jumlah anggaran yang sudah disetujui itu sebanyak Rp 90 miliar.

Ahmad menyatakan bahwa kementerian juga harus melakukan pembenahan untuk mengurus anggaran. Karena selama ini, laporan keuangan Kementerian Kelautan dan Perikanan selalu mendapatkan rapor merah dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). "Harus ada efisiensi untuk anggaran," ujar Ahmad.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News


Survei KG Media

TERBARU
Kontan Academy
Advokasi Kebijakan Publik di Era Digital (Teori dan Praktek) Mengenal Pentingnya Sustainability Reporting

[X]
×