Reporter: Leni Wandira | Editor: Tri Sulistiowati
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Koperasi (Kemenkop) masih mematangkan indikator kinerja utama (key performance indicator/KPI) Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih menjelang operasional penuh yang ditargetkan dimulai pada Agustus 2026. KPI tersebut akan menjadi acuan evaluasi kinerja koperasi, termasuk model bisnis dan kelayakan usaha.
Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan saat ini pemerintah masih berada pada tahap persiapan operasionalisasi Kopdes Merah Putih. Karena itu, pemerintah belum dapat mengukur pendapatan maupun capaian usaha koperasi secara menyeluruh.
"Ini kan sekarang tahapnya tentang persiapan operasionalisasi. Kami sedang menyiapkan draft Peraturan Presiden tentang operasionalisasi. Di situ nanti termasuk model bisnisnya, studi kelayakannya, dan itu akan menjadi bagian dari KPI," ujar Ferry, Kamis (2/7).
Baca Juga: Kemenkop Pastikan Penempatan 30.000 Manajer Kopdes Bertahap Mulai Awal Agustus
Menurut Ferry, penyusunan KPI menjadi penting agar pemerintah memiliki tolok ukur dalam mengevaluasi kinerja Kopdes setelah mulai beroperasi secara penuh pada Agustus mendatang.
Ia menjelaskan, hingga kini koperasi yang benar-benar telah beroperasi masih terbatas. Sebanyak 1.061 Kopdes yang diresmikan Presiden Prabowo Subianto sebelumnya berfungsi sebagai proyek percontohan atau tempat pembelajaran sebelum implementasi dilakukan secara lebih luas.
"Jadi bukan sepi, memang belum operasional. Kemarin yang diluncurkan Presiden sebanyak 1.061 itu sebagai tempat pembelajaran. Prosesnya harus matang, baru nanti diterapkan di seluruh bangunan Koperasi Desa Merah Putih," katanya.
Ferry menegaskan karena sebagian besar koperasi belum beroperasi, pemerintah juga belum menetapkan target rata-rata pendapatan maupun realisasi pendapatan yang dapat dijadikan ukuran capaian hingga akhir tahun.
Selain menyiapkan aspek operasional, Kementerian Koperasi juga akan melakukan konsolidasi dengan para pengurus dan pengawas koperasi yang telah tercantum dalam akta pendirian Kopdes Merah Putih.
"Kami akan mengambil inisiatif melakukan pertemuan dengan pengawas dan pengurus yang sudah tercantum dalam akta koperasi desa untuk menyelaraskan langkah-langkah menjelang operasionalisasi. Tentu semuanya akan melibatkan mereka," ujarnya.
Ferry juga menanggapi kritik terkait sejumlah lokasi pembangunan Kopdes yang dinilai berada jauh dari permukiman warga. Menurutnya, jumlah lokasi yang dianggap tidak ideal sangat kecil dibandingkan total pembangunan yang tengah berjalan.
"Saya sudah hitung dari seluruh masukan masyarakat maupun yang beredar di media sosial, jumlahnya kurang dari 10 lokasi dari sekitar 30.000 koperasi yang sedang dibangun," katanya.
Ia menyebut hingga saat ini sekitar 23.000 bangunan Kopdes telah selesai dibangun 100%. Meski demikian, pemerintah tetap akan melakukan verifikasi dan validasi terhadap lokasi-lokasi yang dinilai kurang strategis.
"Nanti akan kita pikirkan dan kita carikan solusinya. Tetapi harus melalui proses verifikasi dan validasi bersama kementerian dan lembaga terkait, kemudian dikembalikan lagi melalui musyawarah dengan masyarakat desa dan kepala desa," ujarnya.
Menurut Ferry, penentuan lokasi pembangunan Kopdes sejak awal merupakan hasil musyawarah desa. Karena itu, apabila nantinya diperlukan penyesuaian lokasi, keputusan juga akan melibatkan masyarakat dan pemerintah desa.
Kementerian Koperasi berharap seluruh tahapan persiapan, mulai dari penyusunan regulasi, model bisnis, hingga penyelesaian infrastruktur, dapat rampung sehingga operasional Kopdes Merah Putih dapat berjalan sesuai target mulai Agustus 2026.
Baca Juga: DPR dan Pemerintah Kebut Pembahasan RUU Pusat Finansial Internasional
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News














