Reporter: Ghina Ghaliya Quddus | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan melakukan penilaian kembali (revaluasi) seluruh aset yang dimiliki negara. Hal ini dimaksudkan agar nilai aset kekayaan Pemerintah Indonesia mencerminkan nilai terkininya.
Dirjen Kekayaan Negara Kemenkeu Isa Rachmatawarta mengatakan, upaya yang akan berjalan dalam kurun waktu tahun ini dan tahun depan ini akan memiliki tantangan. Tantangan tersebut adalah dari revaluasi aset tanah yang perlu dilakukan cek fisik.
“Harus dilakukan cek fisik dan survei yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia dan dikelola 65 ribu satker K/L,” katanya di Gedung Dhanapala, Kemenkeu, Selasa (29/8).
Ia melanjutkan, Kemenkeu juga akan menggunakan metode baru untuk revaluasi aset berupa jalan, irigasi, dan bangunan. Metode baru ini menurutnya memerlukan pengenalan dan pemahaman yang baik sehingga perlu penanganan khusus.
Dalam proses, Kemenkeu akan melakukan pelatihan teknis untuk petugas-petugas yang akan menindaklanjuti hasil penilaian tersebut. Pemerintah akan melakukan penilaian terhadap 934.409 item Barang Milik Negara (BMN) yang berupa 108.524 bidang tanah, 434.801 item gedung dan bangunan serta 391.084 item jalan, irigasi dan jaringan yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2015.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, sudah sejak 2010 Kemenkeu perlu melakukan revaluasi lagi terhadap aset. Metodenya pada 2007-2010 sendiri pada pertama kalinya melakukan revaluiasi aset, pihaknya secara masif ke seluruh mendatangi seluruh K/L, dan dibikin setifikatnya.
“Kalau sekarang tidak banyak yang betul-betul harus ke lapangan. Tinggal membuat teknik jadi biayanya tidak besar. Program ini harus seefisien mungkin tetapi hasilnya akurat,” ujar dia.
Menurut Sri Mulyani, revaluasi aset kali ini adalah update dari 2007-2010 tersebut. Dengan jangka waktu 10 tahun tidak divaluasi, nilai aset pasti sudah berubah.
“Valuasi tahan 2007 pasti naiknya sudah luar biasa, sehingga neraca pemerintah akan berisi. Reliable dari sisi asetnya dan utangnya dari neraca sehingga masyarakat tidak lihat utangnya saja. Semua lini dalam neraca harus kita kelola,” jelas dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
