kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.632.000   22.000   0,84%
  • USD/IDR 17.880   -62,00   -0,35%
  • IDX 6.340   108,24   1,74%
  • KOMPAS100 839   16,49   2,00%
  • LQ45 637   8,89   1,42%
  • ISSI 218   3,63   1,69%
  • IDX30 358   3,90   1,10%
  • IDXHIDIV20 444   3,51   0,80%
  • IDX80 96   1,59   1,69%
  • IDXV30 119   0,82   0,69%
  • IDXQ30 115   1,03   0,91%

Kemenkeu Harap Alokasi Subsidi dan Kompensasi Energi pada 2023 Lebih Tepat Sasaran


Selasa, 14 Februari 2023 / 19:02 WIB
ILUSTRASI. Petugas melakukan pengisian bahan bakar minyak di sebuah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak Umum (SPBU), Jakarta, Selasa (31/1/2023). Kemenkeu Harap Alokasi Subsidi dan Kompensasi Energi pada 2023 Lebih Tepat Sasaran.


Reporter: Ferry Saputra | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID -  JAKARTA. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berharap penetapan anggaran alokasi subsidi dan kompensasi energi pada 2023 sebesar Rp 339,6 triliun pada 2023 bisa lebih tepat sasaran. 

Adapun alokasi tersebut terbilang cukup rendah dibandingkan 2022 yang mencapai Rp 551,2 triliun.

Kepala Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (PKAPBN) Wahyu Utomo mengakui bahwa alokasi subsidi sebelumnya memang belum sepenuhnya tepat sasaran dan efektif untuk mengurangi kemiskinan dan ketimpangan.

Baca Juga: Kemenkeu Sebut Realisasi Kinerja APBN 2022 Dorong Pemulihan Ekonomi Lebih Cepat

Hal itu dipicu masih banyaknya masyarakat mampu yang menikmati subsidi tersebut.

Oleh karena itu, Wahyu berharap penyaluran subsidi dan kompensasi 2023 bisa lebih tepat sasaran meski alokasinya turun dibandingkan tahun sebelumnya.

"Selain itu, berharap bisa menjadi instrumen yang penting untuk menjaga stabilitas harga, mengendalikan inflasi, serta menjaga daya beli masyarakat dari risiko kemunduran sosial," ucap dia dalam acara Diskusi Publik: Urgensi Reformasi Subsidi Energi, Selasa (14/2).

Menurut Wahyu, hal itu yang harus didorong pemerintah ke depannya. Dia juga menyampaikan dalam melakukan reformasi subsidi pada tahun ini, pemerintah juga harus mempertimbangkan pemulihan ekonomi, daya beli masyarakat, dan momentum yang tepat.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU
KONTAN DIGITAL PREMIUM ACCESS
Kontan Academy
[Intensive Workshop] Business Dashboard, From Excel to Power BI Strategi Implementasi PP 20 tahun 2026 (PPh Final UMKM) dan Mitigasi Risiko SP2DK

[X]
×