Reporter: Venny Suryanto | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah berencana menerbitkan instrumen pembiayaan baru yaitu obligasi diaspora atau diaspora bond pada bulan November 2020 mendatang.
Namun Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) masih menyebut rencana ini masih tentatif.
Direktur Surat Utang Negara (SUN) Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan, Deni Ridwan mengatakan penerbitan diaspora bonds tersebut dipastikan akan terbit pada kuartal 4-2020 atau mundur di tahun 2021.
“Karena masih dikaji dan disiapkan prosesnya, kemungkinan akhir September kita bisa memastikan bisa terbit Q4 tahun ini atau mundur ke tahun depan,” ujar Deni saat dihubungi Kontan.co.id, Selasa (18/8).
Baca Juga: Pemerintah masih kaji penerbitan diaspora bonds untuk tahun ini
Sampai saat ini, Deni mengatakan, penerbitan diaspora bonds itu masih dalam tahap pengkajian dengan para stakeholders termasuk kesiapan dari para mitra distribusi, otoritas sektor keuangan serta Kementerian Luar Negeri.
Sehingga, untuk nilai penerbitan diaspora bonds juga belum dapat di informasikan saat ini. Menurutnya, apabila sudah pasti akan diterbitkan maka nilai penerbitan juga akan segera diumumkan beserta imbal hasilnya. “Karena kita harus lihat situasi market saat itu,” tambahnya.
Sebagai informasi tambahan, diaspora bonds menargetkan para diaspora atau warga negara atau orang-orang keturunan Indonesia yang tinggal di luar negeri untuk menjadi investor.
Adapun, menurut Bhima Yudhistira, Ekonom INDEF menilai, dengan menerbitkan diaspora bonds dan menargetkan warga negara keturunan Indonesia yang tinggal di luar negeri ini relatif sulit. Sebab menurut Bhima ada risiko missmatch kurs.
“Kelihatannya untuk menargetkan diaspora relatif sulit. Meskipun yield-nya akan lebih tinggi dari negara di Asean lain tapi ada risiko missmatch kurs juga,” jelas Bhima.
Selain itu, ia juga mengkhawatirkan adanya pembelian bond yang akan dikaitkan dengan pendapatan pajak. Karena, untuk membeli bond tersebut investor harus memiliki NPWP.
Baca Juga: Pemerintah akan menerbitkan tiga SBN ritel di semester kedua, termasuk ORI lagi
“Ada kekhawatiran juga terkait pembelian bond ini akan dikaitkan dengan pendataan pajak. Untuk beli bond pemerintah kan harus ada NPWP atau kalau di negara tempat tinggal WNI harus ada nomor pajaknya,” tambahnya.
Sehingga, Bhima menilai dua pertimbangan tersebut akan relatif sulit menargetkan para diaspora membeli surat utang pemerintah.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
