Sumber: KONTAN | Editor: Tri Adi
JAKARTA. Kementerian Kehutanan (Kemenhut) bakal tetap membongkar vila dan bangunan yang berdiri di kawasan Hutan Konservasi dan Taman Nasional Gunung Halimun Salak, Jawa Barat, meski banyak pihak menentang rencana tersebut.
Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Kemenhut Darori mengatakan, rencana pembongkaran ini akan terus berjalan. Sebab, vila dan bangunan itu jelas-jelas melanggar Undang-Undang Nomor 41/1999 tentang Kehutanan. "Apa pun dalihnya, kawasan konservasi tak bisa di utak-atik," tegasnya di Jakarta kemarin (14/4) .
Apalagi, Darori mengungkapkan, keputusan pembongkaran tersebut juga mendapat dukungan penuh dari pemerintah daerah setempat, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Mabes Polri, Kejaksaan Agung (Kejagung), dan Kementerian Dalam Negeri, termasuk Badan Pertanahan Nasional (BPN).
Menurut Darori, upaya penegakan hukum terhadap vila dan bangunan yang menyalahi aturan itu mesti dijalankan. Terlebih keberadaan vila dan bangunan tersebut berpotensi menimbulkan kerugian negara. Sebab, sampai saat ini tidak ditemukan adanya sertifikat kepemilikan tanah di kawasan tersebut.
Eggi Sudjana, kuasa hukum warga yang memiliki vila dan bangunan di kawasan Taman Nasional Halimun Salak, mengaku sudah bertemu dengan Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan untuk meminta pembatalan pembongkaran. "Peraturan kan bisa di-review, masak pemerintah malah menyengsarakan rakyatnya. Karena tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan," kata dia.
Eggi berpendapat, tidak ada kerugian negara akibat pembangunan vila dan bangunan di kawasan Hutan Konservasi dan Taman Nasional Gunung Halimun. Saat ini, ada 168 vila dan bangunan yang berdiri di sana. "Kami akan segera mengirimkan surat kepada Presiden. Apalagi jika vila dibongkar, puluhan keluarga akan tidak memiliki mata pencaharian lagi," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
