Reporter: Abdul Basith | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy akan memperbaiki struktur anggaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).
Upaya tersebut sudah dilakukan dengan menyertakan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Perbaikan ditujukan agar anggaran dapat tepat sasaran sehingga menghasilkan keluaran yang baik.
Baca Juga: Mendikbud: Dana abadi kebudayaan akan dikelola oleh lembaga independen
"Bersama merapikan struktur anggaran pendidikan, agar betul-betul tepat sasaran dan tidak salah guna," ujar Muhadjir di Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (14/8).
Muhadjir berharap anggaran tahun 2020 mendatang sudah tersusun dengan baik. Hal itu ditunjukkan dengan pemanfaatan yang tepat.
Asal tahu saja, rendahnya efisiensi dalam perekonomian Indonesia menjadi salah satu penghambat utama mencapai pertumbuhan ekonomi secara optimal.
Hal tersebut ditunjukkan dengan incremental capital-output ratio alias ICOR Indonesia yang masih cukup tinggi dibandingkan negara-negara lain, yaitu di atas 6. Padahal, rata-rata negara Asia Tenggara memiliki ICOR di kisaran 3-4.
Sri Mulyani mengatakan pertumbuhan Indonesia sulit terpacu tinggi lantaran produktivitas sumber daya manusia (SDM) masih rendah. Rendahnya pendidikan dan terbatasnya kemampuan SDM membuat biaya investasi untuk mendorong pertumbuhan semakin mahal.
Baca Juga: Duh, 100 dari 435 museum yang terdaftar masuk kategori tidak layak
“Sudah hampir 10 tahun kita berkomitmen menganggarkan 20% APBN untuk pendidikan, tapi hasilnya belum juga maksimal. Ini terlihat dari skor Program for International Student Assessment (PISA) yang belum setinggi negara-negara lain,” kata Sri Mulyani, Jumat (9/8).
Bappenas pernah mencatat, jika Indonesia mampu meningkatkan skor PISA setara Thailand ke level 420, itu akan meningkatkan 0,6% pertumbuhan ekonomi tahunan Indonesia selama 2020-2060 dari baseline.
Sri Mulyani mengakui, optimalisasi pemanfaatan anggaran pendidikan yang sangat tinggi itu menjadi tantangan. Isu seperti desentralisasi atau delegasi kewenangan di daerah, misalnya, menjadi salah satu yang penting dan krusial lantaran pemerintah perlu bersinergi dan saling sinkron dalam mencapai kualitas pendidikan yang seragam di seluruh Indonesia.
Baca Juga: Kembangkan dana riset, Sri Mulyani: Bisa dibuat seperti LPDP
“Belum lagi sepertiga pendidikan kita ada di bawah Kementerian Agama, dalam bentuk Madrasah dan sebagainya,” kata Menkeu.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
