Reporter: Siti Rohmatulloh | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah akan serahkan pengelolaan dana desa kepada perangkat desa yang dianggap lebih mengetahui potensi desa. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) Eko Putro Sandjojo berharap penyerapan dana terbesar dilakukan dengan Produk Unggulan Kawasan Pedesaan (Purkades).
Menurut Edi, penyerapan dana desa terus meningkat setiap tahunnya sejalan dengan semakin besarnya dana desa yang digelontorkan pemerintah. Tahun pertama, dana yang diserap sebesar 82,7% dari Rp 20,67 triliun yang dikucurkan pemerintah.
Tahun berikutnya, 2016 meningkat menjadi 97,65% dari dua kali lipat jumlah dana tahun sebelumnya. Sementara tahun ini pemerintah memberikan Rp 60 triliun untuk dikelola desa. "Tahun depan 100% (dana desa) swakelola," kata Eko.
Ekonom memiliki beberapa pandangan mengenai dana desa ini. Andrinof A. Chaniago, Komisaris Utama PT Bank Rakyat Indonesia menegaskan perlunya pembinaan dan pengawasan dalam penggunaan dana desa.
Sementara, Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada yang juga mantan dirjen pemberdayaan sosial departemen sosial RI Gunawan Sumodiningrat menekankan pemahaman konsep pembangunan serta pelaksanaan sistem yang dibangun.
Menurut mereka, pembangunan sumber daya manusia akan sangat menentukan. "Kata kuncinya di Capacity Building," kata Gunawan.
Ekonom lainnya mempertanyakan fokus peruntukan dana desa untuk membangun desa atau pemberdayaan masyarakat desa.
Direktur Program Pascasarjana Manajemen dan Bisnis Institut Pertanian Bogor Arief Daryanto yang juga mengikuti sarasehan 100 ekonom di Jakarta, Selasa (12/12) kemarin, mengkhawatirkan akan tumbuh desa-desa baru.
Alasannya, alokasi dana desa masih didominasi sarana-prasarana fisik sebesar 80%, sedangkan pemberdayaan masyarakat hanya 6-8%.
Sementara, Kepala Ekonom Samuel Sekuritas Lana Soelistyaningsih menyebutkan adanya ironi ketika lapangan pekerjaan mulai tumbuh di desa, pengangguran justru meningkat di kota. Apalagi, jumlah pengusaha formal maupun informal turun.
Jumlah pengusaha informal turun sebanyak 2,4 juta pengusaha. Sementara, tenaga kerja buruh naik. Lana melihat adanya pergeseran yang terjadi pengusaha sebagai pendorong perekonomian tidak tumbuh sesuai yang diharapkan.
Meski begitu, keberhasilan dana desa memang mulai terlihat. Menteri Eko mengatakan, selama 3 tahun ini kemiskinan desa turun 4,5%. "Ada akselerasi yang masuk. Ini program yang baru jalan 2 tahun," kata Eko.
Menteri Eko juga sedang mendorong korporasi tani yang jumlahnya akan ditingkatkan pada 2018 mendatang. Rencananya, 43 kabupaten akan mengikuti 24 daerah yang telah melakukan korporasi tani dengan berbagai jenis komoditas. Menurut Eko, perlu keaktifan dari kepala daerah dan ketertarikan dunia usaha untuk mendukung hal ini.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
