Reporter: Siti Masitoh | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Perdagangan terus mendorong pasar rakyat untuk tetap beroperasi, khususnya di masa pandemi Covid-19. Salah satunya, melalui program Digitalisasi Pasar Rakyat.
Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Oke Nurwan mengatakan, lewat program tersebut pihaknya menargetkan 1.000–2.000 pasar rakyat dan 1 juta pedagang pasar rakyat terdigitalisasi pada 2022.
Ia mengatakan, pemerintah terus berupaya menjaga pertumbuhan ekonomi nasional di masa pandemi Covid-19 dengan memberikan perhatian lebih kepada pasar rakyat dan pedagang di pasar rakyat.
"Hal ini kami lakukan untuk mendorong pasar rakyat agar tetap terus beroperasi dan menggerakkan sektor perdagangan melalui program digitalisasi pasar rakyat,” ujar Oke saat Peluncuran Digitalisasi Pasar Rakyat Juara Jawa Barat, dikutip Kontan.co.id dalam siaran resminya, Rabu (17/11).
Baca Juga: Siap-Siap Mendag Guyur Minyak Goreng Murah di Gerai Ritel
Oke menuturkan, cakupan digitalisasi pasar rakyat ini terdiri dari aspek e-commerce, e-monitoring, aplikasi Peduli Lindungi, e-complain, digital marketing, e-retribusi dan e-registrasi.
Sejalan dengan program Digitalisasi Pasar, Kemendag juga mendukung sepenuhnya program Sehat, Inovatif, dan Aman Pakai (SIAP) Quick ResponseCode Indonesian Standard (QRIS) yang dicanangkan Bank Indonesia. Program ini merupakan implementasi digitalisasi pembayaran di pasar rakyat dan pusat perbelanjaan.
Selain itu, lanjut Oke, untuk membantu para pedagang berjualan secara daring, Kementerian Perdagangan juga telah melakukan inisiasi dan membuat nota kesepahaman (MoU) dengan Gojek dan Tokopedia.
Saat ini, sudah 8 pasar yang menerapkan digitalisasi dengan Tokopedia, yaitu Pasar Sabilulungan Kabupaten Bandung, Pasar Cihapit Kota Bandung, Pasar Beringharjo Kota Yogyakarta, Pasar Anyar Kota Tangerang, Pasar Kampung Baru Kota Makassar, Pasar Pabaeng-baeng Kota Makassar, Pasar Badung Kota Denpasar, dan Pasar Oro Oro Dowo Kota Malang.
“Kami berharap dengan peluncuran digitalisasi pasar ini para pengelola pasar, pedagang, para pelaku usaha dagang, mikro,kecil dan menengah (UMKM) serta pemangku kepentingan dapat memberikan dukungannya agar program ini dapat berjalan lancar dan diimplementasikan secara optimal,” pungkas Oke.
Selanjutnya: Pemerintah diminta transparan pembagian DOC peternak dan importasi kuota impor GPS
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
