Kemdag: Kebijakan nasional harus seiring dengan WTO

Reporter: Umi Kulsum | Editor: Sanny Cicilia

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah terus berupaya meningkatkan pemahaman para aparatur negara terhadap aturan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Tujuannya, agar aturan yang ada sejalan dengan WTO tapi tetap mengamankan kebijakan nasional.

Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan Iman Pambagyo mengatakan, kebijakan nasional telah beberapa kali diprotes karena dianggap berbenturan dengan komitmen internasional Indonesia sejak bergabung dengan WTO pada 1995. Sehingga pemerintah harus menuruti kehendak WTO. Namun demikian, bukan berarti pemerintah Indonesia kehilangan pijakan mengatur pembangunan nasional.

“Pemerintah berkomitmen mengamankan kebijakan nasional agar pembangunan terus berjalan, sektor-sektor industri nasional diberi akses untuk tumbuh berkembang dan seluruh pelosok nusantara harus dimajukan bersama,” tegasnya dalam siaran pers, Kamis (18/10).

Iman memberi contoh, kebijakan nasional yang berbenturan dengan komitmen internasional Indonesia yaitu keputusan Hakim Badan Banding WTO pada November 2017 silam atas kebijakan impor produk hortikultura dan hewan dan produk hewan Indonesia yang digugat Amerika Serikat (AS) dan Selandia Baru.

“Kasus hortikulutura kita dengan AS dan Selandia Baru harus kita jadikan pelajaran berharga agar ke depannya, perumusan kebijakan pemerintah tidak melanggar dan juga dapat sejalan dengan komitmen internasional, sehingga kita tidak digugat negara lain," ujar Iman.

Peningkatan pemahaman ini juga terus dilakukan salah satunya melalui Seminar Nasional bertajuk "Challenges in the Implementation of WTO Regulation on Subsidies and Countervailing Measures and in the Dispute Settlement Mechanism" yang diselenggarakan di Jakarta, Kamis (18/10).

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News