/2026/10/15/566649101.jpg "Kejar Penerimaan Pajak Rp 500 Triliun Hingga Akhir Tahun 2026, Begini Strategi DJP")
Reporter: Nurtiandriyani Simamora | Editor: Anna Suci Perwitasari
KONTAN.CO.ID-BOGOR. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) masih harus mengumpulkan penerimaan pajak sekitar Rp 500 triliun pada November-Desember 2026 untuk mengoptimalkan penerimaan pajak hingga akhir tahun.
Dalam perhitungan Kontan, dari total target APBN 2026 yang sebesar Rp 2.357,7 triliun, maka diperkirakan penerimaan pajak sampai dengan Oktober 2026 sekitar Rp 1.857,7 triliun atau sudah tercapai 78,79% dari target.
Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan, pihaknya akan mengandalkan sejumlah kebijakan untuk mengejar target penerimaan pajak tersebut. Di antaranya kebijakan terkait marketplace, pengurangan sanksi administratif, global minimum tax (GMT), serta SPP TDLN (sistem pemungutan pajak atas transaksi digital luar negeri) dan sejumlah kebijakan lainnya.
Baca Juga: CSIS: Pergantian Wapres Harus Segera Dilakukan untuk Hindari Ketidakpastian Politik
"Angka detailnya besok akan kami sampaikan (di APBN KiTA edisi November), tetapi kira-kira kita masih harus mengumpulkan sekitar Rp 500 triliun di November-Desember," ujar Bimo dalam agenda Media Gathering DJP Kemenkeu di Bogor, Kamis (12/11/2026).
Selain mengandalkan kebijakan perpajakan, DJP juga memperkuat pendekatan administrasi melalui behavioral nudging atau pendekatan yang mendorong kepatuhan wajib pajak.
Pendekatan ini dilakukan dengan mengingatkan wajib pajak agar memenuhi kewajiban perpajakannya, tidak semata-mata melalui pendekatan penegakan hukum (enforcement).
Di sisi lain, DJP juga meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), termasuk dengan memperkuat kapasitas account representative (AR) dan melakukan fungsionalisasi pegawai di lingkungan DJP.
Bimo menjelaskan, fungsionalisasi tersebut bertujuan meningkatkan profesionalisme pegawai melalui indikator kinerja individu yang lebih terukur.
Kebijakan ini telah diterapkan secara bertahap di kantor pelayanan pajak (KPP) di bawah Kantor Wilayah (Kanwil) Wajib Pajak Besar, Kanwil Khusus, serta kanwil lainnya, termasuk KPP Madya.
Menurut Bimo, fungsionalisasi pegawai mulai menunjukkan hasil positif. Berdasarkan evaluasi DJP pada Agustus 2025 hingga Agustus 2026, aktivitas dan kualitas eksekusi pengawasan pajak meningkat sekitar 65%. Sementara itu, aktivitas audit meningkat sekitar 24%.
Baca Juga: Kapolri Bakal Usut Dugaan Makar di Kasus Penyadapan
Tak hanya dari sisi SDM, DJP juga terus menyempurnakan sistem administrasi perpajakan Coretax, termasuk memperkuat fitur analitik dan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) untuk mendukung pengawasan dan pengujian kepatuhan wajib pajak.
"Jadi bagaimana memperkuat aktor pemungutan pajak dan sistem pemungutan pajak Coretax yang terus kita sempurnakan," ujarnya.
Bimo menyebut, sejumlah fitur analitik yang sebelumnya dilakukan melalui mekanisme di luar sistem atau work around kini mulai diintegrasikan menjadi fitur yang tidak terpisahkan dari Coretax.
Selain itu, Indonesia juga telah masuk dalam mekanisme pertukaran informasi otomatis atau Exchange of Information (EOI) untuk GloBE Information Return.
Melalui mekanisme ini, DJP dapat memperoleh informasi perpajakan perusahaan multinasional yang tercakup dalam kebijakan pajak minimum global (global minimum tax) secara otomatis.
Dengan demikian, DJP tidak perlu lagi mengandalkan permintaan informasi secara manual untuk memperoleh data tersebut. Informasi yang diterima nantinya dapat diolah sebagai bahan untuk menguji kepatuhan wajib pajak.
Baca Juga: Usai Sapa Relawan, Gibran Tinggalkan Istana Wapres Tanpa Beri Keterangan Apapun
Bimo optimistis berbagai langkah tersebut dapat mendukung optimalisasi penerimaan pajak hingga akhir tahun. DJP juga memperkuat koordinasi dan kerja sama terintegrasi dengan direktorat jenderal terkait untuk menjaga ketahanan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
"Insyaallah kami optimistis. Yang penting, kami juga bekerja sama secara lebih terintegrasi dengan dirjen-dirjen terkait untuk memastikan APBN tetap resilience, tetap tangguh sebagai shock absorber, sehingga perekonomian tetap tangguh," kata Bimo.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
![[Executive Education Program] Sustainable Development and ESG Leadership](https://fs-media.kontan.co.id/kstore/upload/brand_images/brand_images_23102611123400.jpeg)
