CSIS: Pergantian Wapres Harus Segera Dilakukan untuk Hindari Ketidakpastian Politik

Reporter: Genta Disa | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka resmi menyerahkan surat pengunduran diri ke Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Dengan demikian, posisi wakil presiden saat ini kosong.

Ketua Departemen Politik dan Perubahan Sosial Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandez mengatakan, proses pergantian Gibran perlu berlangsung cepat untuk menghindari kekosongan jabatan dan menjaga kepercayaan pasar terhadap stabilitas politik Indonesia.

Sebagai informasi, mekanisme pengisian jabatan wakil presiden yang kosong diatur dalam Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945. Dalam ketentuan tersebut, apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden paling lambat dalam waktu 60 hari.

Baca Juga: Yusril: Pengunduran Diri Gibran Mengikat, MPR Tak Perlu Gelar Sidang Persetujuan

Selanjutnya pada Pasal 46 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) mengatur bahwa Presiden menyampaikan dua nama calon wakil presiden beserta kelengkapan persyaratannya kepada pimpinan MPR paling lambat 14 hari sebelum sidang paripurna MPR diselenggarakan.

Menurut Arya, terdapat dua opsi yang dapat ditempuh Presiden Prabowo Subianto dalam mengusulkan calon wakil presiden pengganti. Pertama, Prabowo dapat mengarahkan dukungan kepada satu kandidat, meski tetap harus mengusulkan dua nama. Kedua, Prabowo mengajukan dua kandidat dan menyerahkan persaingan pemilihan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

“Saya kira proses pergantian di MPR akan berlangsung secara cepat untuk menghindari kekosongan wapres, dan kekhawatiran pasar,” ujar Arya kepada Kontan, Kamis (12/11/2026).

Arya mengatakan, keputusan Prabowo dalam menentukan kandidat pengganti Gibran akan menjadi perhatian utama publik. Sosok yang diusulkan tidak hanya dituntut mampu mengisi jabatan wakil presiden, tetapi juga memiliki kapasitas untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

“Implikasinya, semua orang menunggu siapa cawapres yang diusulkan Prabowo: apakah mampu mengembalikan kepercayaan publik terhadap pemerintah atau tidak,” katanya.

Menurutnya, Indonesia membutuhkan sosok wakil presiden yang dapat membawa angin segar bagi pemerintahan. Kehadiran figur baru tersebut diharapkan mampu meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah atau public confidence.

“Yang ideal saya kira adalah membawa angin segar, sehingga mampu men-boosting confidence level masyarakat terhadap pemerintah,” ungkapnya.

Selain mampu meningkatkan kepercayaan publik, calon wakil presiden pengganti Gibran juga perlu memiliki pengalaman di jabatan publik maupun profesional. Arya menilai, pengalaman di lembaga eksekutif atau legislatif menjadi salah satu modal penting bagi kandidat untuk menjalankan tugas pemerintahan.

Di samping kapasitas individu, penerimaan kandidat oleh partai-partai koalisi pemerintah juga menjadi pertimbangan penting. Menurut Arya, dukungan koalisi diperlukan untuk menjaga stabilitas pemerintahan ke depan.

Baca Juga: Prabowo dan Pimpinan MPR Bahas Pengunduran Diri Gibran, Ini Mekanisme Penggantinya

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News