Kapolri Bakal Usut Dugaan Makar di Kasus Penyadapan

Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Ignatia Maria Sri Sayekti

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Polri memperluas penyidikan kasus penyadapan serta akses ilegal dokumen elektronik yang menyasar Presiden Prabowo Subianto. Polri kini mulai menelusuri indikasi makar dari para tersangka.

Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menyampaikan, pihaknya telah menerbitkan laporan polisi untuk mendalami perkara tersebut. Ini diambil guna membuktikan ada tidaknya unsur pemufakatan jahat yang berupaya menggulingkan pemerintahan.

"Di samping penanganan dugaan tindak pidana penyadapan, ilegal akses, dan atau menghilangkan dokumen elektronik, Polri juga telah menerbitkan laporan polisi terhadap dugaan tindak pidana turut serta dan atau secara bersama-sama dan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana makar," ujarnya dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR, Jakarta, Kamis (12/11/2026).

Suyudi menegaskan proses penyelidikan ini berjalan secara terpisah dari penyidikan pokok terkait pelanggaran akses sistem elektronik yang lebih dulu ditangani penyidik. Kepolisian masih terus mengumpulkan alat bukti guna memastikan terpenuhinya seluruh unsur pidana makar sesuai ketentuan hukum berlaku.

Baca Juga: Kapolri Beberkan Kronologi Penyadapan, Diduga Perintah dari LSP

"Atas dasar tersebut, Polri telah melakukan penyelidikan untuk memastikan dan atau tidaknya unsur tindak pidana yang memerlukan pembuktian secara terpisah. Hingga saat ini, dugaan perbuatan dan atau pemufakatan jahat yang bertujuan menggulingkan pemerintah masih memerlukan pendalaman lebih lanjut," jelasnya.

Menurut Suyudi, pembuktian indikasi tindak pidana makar tidak bisa ditarik kesimpulan secara langsung hanya berdasarkan temuan awal pada kasus penyadapan maupun akses ilegal ini.

Dia bilang, penyidik membutuhkan pendalaman komprehensif mengenai aktor pemberi perintah serta tujuan utama di balik aktivitas ilegal tersebut.

"Temuan dalam dugaan tindak pidana penyadapan, ilegal akses, dan atau menghilangkan dokumen elektronik tidak serta-merta dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan telah terjadinya tindak pidana makar. Untuk mendalami dugaan tersebut, penyelidikan difokuskan pada penelusuran perintah dan tujuan penyadapan, pemeriksaan personel yang diduga mengetahui kegiatan tersebut, serta pendalaman tugas dan kegiatan tersebut," pungkasnya.

Untuk diketahui, penyidik telah menetapkan empat orang tersangka dalam kasus penyadapan yang melibatkan mantan Kapolri yaitu LSP, SU, EH, dan AS.

Baca Juga: Pemerintah Perketat Pengawasan Alat Sadap Negara Usai Skandal Penyadapan

Terhadap perbuatan itu, penyidik menerapkan sejumlah ketentuan pidana sesuai dengan karakteristik perbuatan dan peran masing-masing tersangka.

Pertama, terkait dugaan penyadapan, yaitu Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun.

Kedua, terkait dugaan penghilangan data elektronik, yaitu Pasal 48 juncto Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang ITE dengan ancaman pidana penjara paling lama 8 tahun.

Ketiga, terkait dugaan akses ilegal, yaitu Pasal 332 ayat (1) dan atau ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 atau 7 tahun sesuai ketentuan yang dipersangkakan.

Selain itu, penyidik juga mencantumkan Pasal 20 huruf c dan atau huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terkait dugaan turut serta melakukan tindak pidana dan atau menggerakkan orang lain melakukan tindak pidana antara lain dengan menyalahgunakan kekuasaan.

Baca Juga: Kapolri Bongkar Peran 4 Tersangka Kasus Penyadapan, Mulai Perintah hingga Hapus Data

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News