CLOSE [X]
kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.527.000   14.000   0,93%
  • USD/IDR 15.674   66,00   0,42%
  • IDX 7.321   77,57   1,07%
  • KOMPAS100 1.127   9,82   0,88%
  • LQ45 891   3,90   0,44%
  • ISSI 223   2,60   1,18%
  • IDX30 458   1,30   0,29%
  • IDXHIDIV20 554   0,12   0,02%
  • IDX80 129   0,77   0,60%
  • IDXV30 139   -0,20   -0,14%
  • IDXQ30 153   0,22   0,14%

Kejar buronan korupsi lewat Tim Pemburu Koruptor, efektifkah?


Kamis, 09 Juli 2020 / 19:14 WIB
Kejar buronan korupsi lewat Tim Pemburu Koruptor, efektifkah?
ILUSTRASI. Menko Polhukam Mahfud MD (kiri) didampingi Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly (kanan) menyampaikan keterangan kepada wartawan terkait ekstradisi buronan pelaku pembobolan Bank BNI Maria Pauline Lumowa di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, B


Reporter: Abdul Basith Bardan | Editor: Fahriyadi .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menyampaikan akan mengaktifkan kembali Tim Pemburu Koruptor untuk mengejar buronan pelaku kasus korupsi yang lari ke luar negeri.

Salah satu tujuan penghidupan kembali tim tersebut adalah untuk menangkap buronan kasus Bank Bali, Djoko Tjandra. Tim teraebut nantinya akan beranggotakan beberapa kementerian dan lembaga.

"Anggotanya ya pimpinan Polri, pimpinan Kejagung, pimpinan Kemenkumhan, nanti dikoordinir dari kantor Kemenkopolhukam," ujar Mahfud dalam keterangannya, Rabu (8/7).

Mahfud menyampaikan sebelumnya tim tersebut telah dimiliki Indonesia. Tim Pemburu koruptor sebelumnya dibentuk pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Tim tersebut dibentuk melakui Instruksi Presiden (Inpres). Oleh karena itu dalam rangka menghidupkan kembali, akan dilakukan perpanjangan atas inpres tersebut terlebih dahulu sebagai dasar hukum.

"Kemenkopolhukam sudah punya instrumennya dan kalau itu diperpanjang langsung nyantol ke Inpres itu," teramg Mahfud.

Mengenai Djoko Tjandra sendiri Mahfud optimis lembaga penegak hukum Indonesia bisa menangkap buronan tersebut. Hal itu ia sampaikan setelah melakukan rapat bersama Kejaksaan Agung, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Dalam Negeri, Polri, dan Kantor Staf Presiden (KSP).

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News


Survei KG Media

TERBARU
Kontan Academy
Advokasi Kebijakan Publik di Era Digital (Teori dan Praktek) Mengenal Pentingnya Sustainability Reporting

[X]
×