Reporter: Handoyo | Editor: Sanny Cicilia
JAKARTA. Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) susun roadmap atau peta jalan industri pariwisata dalam negeri hingga tahun 2045 mendatang. Roadmap ini ditargetkan dapat terselesaikan pada akhir tahun ini.
Ketua KEIN Soetrisno Bachir mengatakan, pembentukan roadmap industri pariwisata ini merupakan permintaan dari Presiden Joko Widodo. "Sektor pariwisata dianggap paling mempunyai potensi yang besar sekali," kata Soetrisno, Rabu (5/10).
Meski memliki potensi sumber daya alam serta budaya yang beragam, pengelolaan sektor pariwisata dalam negeri masih belum maksimal. Oleh karena itu, agar road map yang dibuat ini dapat berjalan dengan baik, mala salam menyusunnya KEIN menggandeng berbagai pemangku kepentingan lain yang terkait.
Meski belum final, setidaknya ada beberapa poin yang harus menjadi perbaikan dalam upaya pengembangan industri pariwisata dalam negeri. Hal tersebut ialah, pertama, destinasi pariwisata yang akan dijual.
Agar dapat berjalan, maka diperlukan pengelolaan organisasi yang komprehensif. Selama ini pengelolaan pariwisata masih parsial. "Perlu adanya proteksi agar ada keberlangsungan dari destinasi pariwisata yang ditetapkan," kata Ketua Pokja Pariwisata KEIN, Donny Oskaria.
Kedua, pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) di destinasi pariwisata. Perlu adanya pelibatan masyarakat disekitar destinasi wisata untuk bersama-sama mengelola, baik dari sisi kebersihan maupun jasa-jasa yang ditawarkan.
Ketiga, pemasaran destinasi wisata dengan pelibatan pelaku industri. Dalam pengembangan pariwisata yang berperan utamanya dalah sektor swasta. Pemerintah hanya berperan memberikan insentif berupa kebijakan. "Industri perlu berperan aktif, karena yang menerima manfaat itu industri juga," ujar Donny.
Wakil Ketua Umum Bidang Restoran-Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Sudrajat menambahkan, kunci dari keberhasilan sektor pariwisata Indonesia ialah kebijakan anggaran dan kebijakan antar pemangku kepentingan yang sejalan.
Asisten Deputi Pengembangan Segmen Bisnis dan Pemerintah Kementerian Pariwisata (Kempar) Tazbir mengakui, selama ini masih banyak ketidak paduan antar Pemerintah Daerah dalam mengelola pariwisata. Otonomi daerah yang berlaku menjadi salah satu penghambat lantaran setiap daerah memiliki ego sektoral sendiri-sendiri.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
