Reporter: Ramadhani Prihatini | Editor: Sanny Cicilia
JAKARTA. Kebijakan Ekonomi Berkeadilan yang baru saja digulirkan pemerintah yang mencakup tiga area pokok, yakni kebijakan berbasis lahan, kebijakan berbasis kesempatan, dan kebijakan berbasis peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM). Pemerintah memastikan, kebijakan baru yang bertujuan memangkas ketimpangan sosial ini, tidak akan mengubah postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017.
Menteri Kooridinator bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, kebijakan ini akan dikelola oleh kementerian yang sama. "Kalau perubahan di dalam kementerian yang sama, semestinya tidak perlu merubah posturnya," kata Darmin, Rabu (8/2).
Jika ada perubahan terlalu besar, menurut dia, akan dimasukkan pada APBN 2018, alih-alih APBN-Perubahan 2017.
Senada seirama, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bilang, kebijakan ekonomi keadilan tidak akan mengubah postur APBN 2017. "Kita akan tetap menggunakan postur yang ada," ujar Sri Mulyani.
Untuk melaksanakan kebijakan itu, pemerintah akan memakai strategi untuk mempertajam instrumen kebijakan ekonomi berkeadilan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
