kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.884.000   0   0,00%
  • USD/IDR 16.210   -25,00   -0,15%
  • IDX 6.897   65,26   0,96%
  • KOMPAS100 1.002   13,05   1,32%
  • LQ45 771   10,32   1,36%
  • ISSI 224   1,60   0,72%
  • IDX30 397   5,48   1,40%
  • IDXHIDIV20 461   5,31   1,16%
  • IDX80 113   1,46   1,31%
  • IDXV30 113   0,44   0,39%
  • IDXQ30 129   1,86   1,47%

Kasus PLTU Riau-1, KPK panggil Kepala Satuan Komunikasi Corporate PT PLN


Selasa, 27 November 2018 / 17:10 WIB
Kasus PLTU Riau-1, KPK panggil Kepala Satuan Komunikasi Corporate PT PLN
ILUSTRASI. PEMERIKSAAN IDRUS MARHAM


Reporter: Muhammad Afandi | Editor: Sanny Cicilia

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengagendakan pemeriksaan Kepala Satuan Komunikasi Corporate PT PLN, I Made Suprateka. I Made diperiksa untuk tersangka Idrus Marham terkait kasus dugaan suap proyek pembangunan PLTU Riau-1.

“Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka IM (Idrus Marham),” ujar Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, Selasa (27/11).

Idrus Marham dalam kasus ini diduga mengetahui mengetahui dan menyetujui pemberian suap kepada Eni Maulani. Mantan Sekretaris Jenderal Partai Golkar tersebut dijanjikan menerima US$ 1,5 juta oleh Johannes Kotjo.

Dalam perkara ini Eni diduga menerima suap Rp 4,8 miliar dari Johannes Budisutrisno Kotjo yang merupakan salah satu pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited agar perusahaan tambang batu bara itu dapat ikut serta dalam proyek PLTU Riau-1.

Hingga saat ini Idrus menolak semua sangkaan KPK kepadanya. Dalam persidangan Kotjo sebelumnya yang menghadirkannya sebagai saksi kala itu, Idrus mengklaim bertemu dengan Kotjo bertujuan untuk minta bantuan amal dan infaq untuk pemuda Masjid. Hal itu disebutkan karena kapasitasnya sebagai Ketua Umum Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia.

Idrus dijerat oleh KPK dengan Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncta Pasal 55 ayat (1) kel KUHP atau Pasal 56 ke-2 KUHPJuncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU
Kontan Academy
Owe-some! Mitigasi Risiko SP2DK dan Pemeriksaan Pajak

[X]
×