Reporter: Amal Ihsan Hadian | Editor: Amal Ihsan
JAKARTA. Perseteruan antara bekas Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) adalah persoalan kewenangan dalam menyusun Daftar Calon Anggota Legislatif Sementara (DCS).
"Andaikan nggak ada DCS, nggak akan ada kejadian yang menghebohkan ini. Itu yang ingin diambil alih SBY (sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat). Kalau tidak ada DCS , nggak akan ada ini. Prioritas sekarang adalah siapa yang menguasi DCS," ujar wartawan senior KOMPAS Budiarto Sambhazy, dalam diskusi bertajuk 'Efek Anas Makin Panas' di Warung Daun Cikini, Jakarta, Sabtu (2/3/2013).
Menurut Baz, sapaan akrbanya, kasus korupsi yang menerpa Anas Urbaningrum hanya lah bunga-bunga semata dalam perebutan kewenangan DCS. Cuma, Budiarto pesimis akan keberanian Anas dalam membuka dalam membuka borok Demokrat seperti yang dijanjikannya.
Bekas Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) itu dinilai tidak akan seberani Nazaruddin, bekas bendahara Umum Partai Demokrat, dalam membeberkan kasus korupsi di tubuh Demokrat. "Dokumen-dokumen sudah keluar dari dulu. Sejak dulu Nazaruddin sudah bilang sekjen (Edhi Baskoro Yudhoyono) terlibat," kata Baz.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
