Reporter: Leni Wandira | Editor: Handoyo .
KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Wakil Ketua Umum Bidang Pengembangan Otonomi Daerah Kadin Sarman Simanjorang menilai peran oposisi tidak kalah penting. Pasalnya, mereka hadir sebagai check and balance dari pemerintahan.
Pernyataan itu disampaikan Sarman merespon dari hasil quick count Pemilu 2024 yang condong ke paslon 02 Prabowo- Gibran. Kemudian, hasil quick count dari partai politik juga sudah mulai kelihatan. Yang artinya oposisi akan menguat jika Paslon 02 dilantik menjadi pemimpin baru.
"Kalau dari sisi kita pelaku usaha sebetulnya bahwa oposisi itu dalam pemerintahan sebenarnya sangat baik juga dalam hal ini supaya ada check and balance," ujar Sarman saat dihubungi Kontan.co.id, Jumat (16/2).
Baca Juga: Kadin Beberkan Sejumlah Pekerjaan Rumah Bagi Pemerintahan Baru, Ini Catatannya
Kendati begitu, Sarman menegaskan untuk tetap menunggu hasil akhir dari KPU terkait siapa yang akan dibebankan tanggungjawab sebagai pemimpin baru Indonesia.
"Memang kami dari pelaku usaha akan tetap menunggu hasil yang resmi dari KPU siapa nantinya yang akan jadi pemenang yang akan menjadi presiden kita untuk melanjutkan estafet kepemimpinan dari pak Jokowi," ujar dia.
Lebih lanjut, kata dia, tinggal bagaimana komunikasi dan kolaborasi antara eksekutif dan legislatif itu terjaga dengan baik dalam berbagai aspek.
Aspek yang dimaksud yakni baik dalam pengelolaan pemerintahan maupun dari sisi kebijakan dalam dunia usaha penegakan hukum.
"Saya rasa memang peran oposisi itu sangat bagus untuk memberikan kontrol pengawasan dan juga masalah budgeting kepada pemerintah," sambungnya.
Bahkan, pelaku usaha diakuinya tidak begitu mengkhawatirkan jika ada oposisi yang memiliki peran kuat di legislatif. Asalkan, baik legislatif, eksekutif memiliki satu visi misi yang sejalan dan tidak berdampak buruk atas iklim dunia usaha.
"Intinya jangan sampai saling menghambat antara oposisi dan pemerintah karena akan berdampak pada pelayanan kepada masyarakat dan akan mengganggu kepada pelayanan dalam dunia usaha dan saya rasa ini adalah sesuatu yang tidak disukai oleh masyarakat juga dalam dunia usaha," tegasnya.
Sarman bilang, pelaku usaha sangat menaruh harapan besar jika nantinya oposisi kuat wajib dibarengi dengan pemerintah yang juga kredibel, transparan, dan menjunjung tinggi aturan dan hukum.
Baca Juga: Beban Berat Langsung Mengadang Pemerintahan Baru Pasca Pemilu 2024
"Sehingga kita harapkan bahwa kerja sama yang saling memperkuat antara legislatif dan yudikatif dan eksekutif ini bisa berjalan seiring dan seirama dalam membangun bangsa ke depan.
Sebab, keberhasilan dari pemerintah harus ditopang dari legislatif dalam hal ini dan sebaliknya kinerja legislatif juga harus ditopang oleh pemerintah untuk membangun ekonomi Indonesia lebih baik.
"pelaku usaha tidak ada masalah kalaupun ada oposisi tapi bagaimana memiliki visi misi yang sama kerja sama yang sama untuk membangun ekonomi Indonesia ke depan yang lebih baik," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
