Reporter: Adinda Ade Mustami | Editor: Uji Agung Santosa
JAKARTA. Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Indonesia mengharapkan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla memprioritaskan pembangunan infrastruktur publik berupa percepatan pembangunan transportasi. Transportasi dinilai sebagai sektor pembangunan yang paling mendesak saat ini.
"Transportasi sangat membantu kita mengenai logistik. Sentra pertanian, produksi, pangan, akan murah dan cepat sehingga kita tidak terbentur masalah waktu dan jarak," kata Ketua Komite tetap Energi dan Migas Departemen Infrastruktur Kadin, Zulnahar Usman di Jakarta, Kamis (23/10).
Saat ini, transportasi Indonesia tergolong jauh dari memadai. Jika transportasi dibangun lambat Indonesia akan terus ketergantungan dengan produk-produk impor.
Beringan dengan pembangunan infrastruktur, Jokowi juga perlu memprioritaskan infrastruktur di sektor energi. Sebab Indonesia saat ini mengalami krisis energi sehingga perlu percepatan pembangunan infrastruktur di sektor energi.
Ketua Umum Kadin Suryo Bambang Sulito dalam sambutan yang dibacakan oleh Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Koordinator Wilayah Tengah, Iwan Dermawan Hanafi menyatakan, perlambatan pembangunan infrastruktur saat ini, terjadi akibat adanya berbagai kendala struktural yang saling berkaitan.
Kendala struktural yang dimaksud, yakni masalah pengadaan lahan, perizinan oleh pemerintah daerah, masalah birokrasi, masalah kesadaran warga terhadap urgensi pembangunan, masalah koordinasi antar sektor, hingga masalah korupsi.
"Janji Jokowi untuk memangkas perizinan itu lah yang juga nanti akan kita tagih," tambah Zulnahar. Kendati demikian, kendala infrastruktur yang sesungguhnya menurut kadin, yakni bahwa pembangunan infrastruktur sangat tergantung dari investasi swasta.
Dibutuhkan dana yang lebih besar untuk percepatan infrastruktur Indonesia. Kadin menghitung, alokasi anggaran infrastruktur dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2015 hanya sebesar Rp 170 triliun. Padahal kata Zulnahar, dibutuhkan setidaknya alokasi anggaran sebesa Rp 900-Rp 1.000 triliun untuk keseluruhan infrastruktur.
Kadin kembali mendesak agar Jokowi segera mencabut subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM). Dengan begitu, pemerintah akan mendapatkan alokasi tambahan yang lebih besar untuk infrastruktur.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
