Reporter: Ghina Ghaliya Quddus | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Bank Indonesia (BI) mencatat, secara keseluruhan transaksi neraca pembayaran Indonesia (NPI) mengalami defisit US$ 4,3 miliar.
Posisi NPI pada kuartal II-2018 ini melebar dibandingkan dengan kuartal I-2018 senilai US$ 3,8 miliar dan jauh melebar dibandingkan dengan kuartal I/2017 US$ 700 juta.
Mengantisipasi hal ini, sebenarnya pemerintah dan Bank Indonesia (BI) telah berupaya untuk memperkecil defisit NPI. Namun demikian, upaya yang dilakukan dianggap belum maksimal.
Kepala Ekonom CIMB Niaga Adrian Panggabean menyebut, jurus dari pemerintah dan BI yang saat ini sudah jelas adalah reaktivasi Sertifikat Bank Indonesia (SBI) tenor 9 dan 12 bulan, penerapan bahan bakar biodiesel 20% (B20), dan imbauan dari pemerintah untuk konversi devisa hasil ekspor (DHE) ke rupiah.
“Ya (masih minimum). (Ada imbauan) konversi DHE, tapi kan belum ada (kebijakan) untuk swap rate nya,” kata Adrian kepada Kontan.co.id, Minggu (12/8).
Ia mengatakan, pemerintah sendiri sudah menyatakan akan mengendalikan impor, tetapi belum jelas impor apa yang sudah efektif dan kapan mulai efektif dikendalikan.
“Saya kira CAD di full-2018 akan mencapai 2,6% dari PDB. Sementara, fundamental rupiah mengindikasikan di rentang 14,150-14,650,” ujarnya.
Project Consultant Asian Development Bank Institute Eric Sugandi mengatakan, jurus pemerintah dan BI ini tidak bisa bilang cukup atau tidak cukup. Sebab, di luar jurus-jurus tadi, BI juga melakukan kenaikan suku bunga acuan 100 bps dan intervensi ganda di pasar primer maupun sekunder
Meski begitu, beberapa kebijakan, misalnya penurunan rate swap valas dan imbauan agar DHE disimpan di dalam negeri itu keputusannya tetap di tangan mereka yang pegang valas.
“Ada kemungkinan bahwa banyak nasabah yang masih risk averse dengan memilih menahan dollar AS karena melihat masih ada risiko pelemahan rupiah ke depannya atau mereka tidak mau terlalu direpotkan dengan transaksi yang libatkan double conversion dalam swap,” kata dia.
“Saat inipun ketika swap rate BI sudah relatif rendah (murah/menarik), masih banyak nasabah yang belum gunakan fx swap,” lanjutnya.
Wakil Ketua Komite Ekonomi Industri Nasional (KEIN) Arif Budimanta mengatakan, meski sudah ada beberapa upaya, tidak cukup apabila dilakukan sendirian oleh pemerintah dan BI saja.
“Dia harus diikuti collective action. Dunia usaha harus kerja keras untuk ekspansi pasar terutama CPO,” ujarnya.
Adapun ia menilai, kebijakan B20 adalah hal yang bagus untuk merespons ini, tetapi tidak bisa signifikan untuk kurangi current account deficit.
“ini bisa dilakukan tapi harus diikuti dengan langkah-langkah kolektif. Misalnya, mengurangi juga pemakaian BBM untuk konsumsi,” kata dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
