/2019/10/21/647390030.jpg "Jonan dan Prabowo Diskusi 2 Jam: Kereta Cepat Whoosh Tak Dibahas?")
Sumber: Kompas.com | Editor: Yudho Winarto
Sebagai informasi, KCJB alias Whoosh kini menghadapi beban utang yang cukup berat. KAI selaku induk usaha dan salah satu pemegang saham terbesar, bersama dengan tiga BUMN lainnya, harus menanggung renteng kerugian dari Whoosh sesuai porsi sahamnya di PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PT PSBI).
Dalam laporan keuangan per 30 Juni 2025 (unaudited) yang dipublikasikan di situs resminya, entitas anak KAI, PT PSBI, tercatat merugi hingga Rp 4,195 triliun sepanjang 2024.
Artinya, dalam sehari saja, bila menghitung dalam setahun ada 365 hari, konsorsium BUMN Indonesia harus menanggung rugi dari beban KCIC sebesar Rp 11,493 miliar per hari.
Kerugian itu masih berlanjut tahun ini. Hingga semester I-2025 atau periode Januari–Juli, PSBI sudah membukukan kerugian sebesar Rp 1,625 triliun.
Sebelum mulai digarap, proyek ini sejatinya sudah menuai banyak kontroversi. Jonan menjadi salah satu sosok yang menentang pembangunan kereta cepat sejak awal.
Baca Juga: Polemik Utang Whoosh: Danantara Harus Cari Solusi
Sikap tegas itu terbawa hingga ia menjabat sebagai Menteri Perhubungan (Menhub) pada periode pertama Presiden ke-7 Joko Widodo.
Pria asal Surabaya itu mengharamkan dana APBN digunakan untuk membiayai proyek kereta cepat Jakarta-Bandung.
Ia juga menolak memberikan izin trase kala itu karena masalah konsesi, di mana KCIC meminta konsesi KCJB adalah 50 tahun sejak kereta beroperasi, sementara menurut aturan konsesi seharusnya dimulai dari penandatanganan kontrak.
Jonan menegaskan keputusannya itu untuk menegakkan aturan yang berlaku, yakni sesuai dengan Perpres Nomor 107 Tahun 2015 dan UU Nomor 23 Tahun 2007.
Belakangan, konsesi KCJB kini malah ditetapkan menjadi 80 tahun.
Diberitakan Harian Kompas, 1 Februari 2016, izin trase dari Kementerian Perhubungan sempat terkatung-katung lantaran Jonan belum menerbitkan izinnya.
Menurutnya, alasan belum keluarnya izin karena dirinya tegas mengikuti koridor regulasi.
"Saya kira publik tidak pernah memahami UU Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian dan peraturan menteri yang mengikutinya. Kalau mereka tahu, mereka akan mengerti saya hanya menjalankan undang-undang," kata Jonan saat itu.
"Mereka sebagai pengusaha tentu akan minta kemudahan sebanyak-banyaknya. Kementerian BUMN tentu minta sebanyak-banyaknya, kita (Kementerian Perhubungan) yang harus mengaturnya," tambahnya.
Selanjutnya: Tim Likuidasi Fintech Lending Ringan Beberkan Neraca Sementara Likuidasi
Menarik Dibaca: Terjebak Riba? Ini Langkah Lepas dari Jeratnya dan Kembali ke Keuangan yang Berkah
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
