kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.520.000   0   0,00%
  • USD/IDR 16.200   0,00   0,00%
  • IDX 7.066   -30,70   -0,43%
  • KOMPAS100 1.055   -6,75   -0,64%
  • LQ45 830   -5,26   -0,63%
  • ISSI 215   0,27   0,12%
  • IDX30 424   -2,36   -0,55%
  • IDXHIDIV20 513   -0,30   -0,06%
  • IDX80 120   -0,79   -0,65%
  • IDXV30 124   -1,30   -1,04%
  • IDXQ30 142   -0,32   -0,23%

Jokowi: Semua tanah di Sumatra Barat sudah bersertifikat tahun 2023


Rabu, 07 Februari 2018 / 23:48 WIB
Jokowi: Semua tanah di Sumatra Barat sudah bersertifikat tahun 2023
ILUSTRASI. Presiden Jokowi bagikan KIP dan PKH di Kabupaten Dharmasraya


Reporter: Sinar Putri S.Utami | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan jajaran Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN untuk mewujudkan target penerbitan sertifikat tanah bagi rakyat Sumatra Barat pada tahun 2023 mendatang.

Adapun hingga saat ini baru 700 ribu sertifikat tanah yang berhasil diterbitkan dan diserahkan kepada masyarakat Sumatra Barat. Padahal, seharusnya ada 1.700.000 sertifikat yang harus segera diterbitkan.

"Kantor BPN di Sumatra Barat masih punya hutang kepada rakyat satu juta sertifikat yang harus segera diselesaikan," ujar Presiden kepada masyarakat yang hadir di Gelanggang Olahraga (GOR) Dharmasraya, Koto Baru, Kabupaten Dharmasraya, Sumatra Barat, Rabu (7/2).

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Negara juga menjelaskan betapa pentingnya sertifikat sebagai bukti hak atas tanah yang dimiliki masyarakat. Salah satunya adalah untuk menghindari sengketa tanah yang terjadi hampir di seluruh Tanah Air.

"Saya kejar-kejar terus supaya bapak, ibu, dan saudara semua tahu setiap saya ke daerah, provinsi, kabupaten, kota, keluhan yang masuk ke saya selalu sengketa tanah, sengketa lahan di mana-mana," ungkapnya.

Oleh karena itu, Presiden meminta agar masyarakat memperbanyak dan menjaga dengan baik sertifikat yang dimiliki di tempat yang aman serta tidak mudah rusak.

"Jadi kalau yang asli hilang _ngurusnya_ mudah. Dengan fotokopi datang ke kantor BPN bilang, 'Pak sertifikat saya hilang' sudah gampang _nyarinya_, kalau tidak ada fotocopy-nya sulit," ucap Presiden.

Tak lupa, Presiden juga menitipkan pesan kepada para penerima sertifikat agar menggunakan sertifikat yang dimiliki untuk hal-hal yang bersifat produktif. Perhitungan dan kalkulasi yang matang juga harus menjadi pertimbangan utama apabila ingin menggunakan sertifikat sebagai agunan.

"Tolong sebelum ini dimasukkan ke bank dihitung dahulu, dikalkulasi dulu bisa mencicil bulanannya atau tidak? Bisa mengangsur bunganya atau tidak setiap bulan? Kalau tidak (bisa mencicil), jangan sekali-kali meminjam di bank," ujar Presiden.

Turut hadir mendampingi Presiden dan Ibu Iriana dalam acara tersebut adalah Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil, Menteri Sosial Idrus Marham, Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar, Gubernur Sumatra Barat Irwan Prayitno, Bupati Dharmasraya Sutan Riska Tuanku Kerajaan dan Komisaris Utama BRI Andrinof Chaniago.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU
Kontan Academy
HOW TO CHOOSE THE RIGHT INVESTMENT BANKER : A Sell-Side Perspective Bedah Tuntas SP2DK dan Pemeriksaan Pajak (Bedah Kasus, Solusi dan Diskusi)

[X]
×