Sumber: Kompas.com | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
JAKARTA. Blusukan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo ke dua rumah susun di Jakarta, Jumat (7/2/2014) kemarin, menunjukkan beratnya pekerjaan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Buruknya komunikasi antara lini instansi pemerintah menyebabkan persoalan tataran akar rumput menumpuk dan menggunung. Hasilnya, rakyatlah yang lagi-lagi menjadi korban.
Rusun Sindang, Koja, Jakarta Utara, adalah titik pertama yang jadi sasaran blusukan. Rusun yang bersebelahan dengan Kali Sindang itu tampak tak terawat. Cat tembok kusam serta terkelupas. Halamannya digenangi air hujan. Sampah juga berserakan dan bau tidak sedap menyeruak.
Kata warga setempat, jika kali meluap, maka wilayah itu terendam banjir setinggi lutut orang dewasa. Penghuni rusun bernama Daryo (65) menjelaskan, rusun itu milik Perum Perumahan Nasional (Perumnas) yang dibangun di lahan milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada tahun 1999 silam. Meski dibangun di lahan Jakarta, aturan yang digunakan di rusun tersebut adalah aturan dari Perumnas. Warga tak setuju atas hal itu.
"Bayangkan saja, masak harga sewanya sampai Rp 550.000 per bulan. Standar ekonomi warga di sini enggak sampai begitu. Banyak warga yang kabur dan malah nyewain rusun," ujar Daryo.
Terlebih lagi, pihak Perumnas tidak pernah melakukan pemeliharaan terhadap fasilitas di rusun itu. Penghuni pun semakin tak nyaman. Komunikasi yang diusahakan para penghuni ke Perumnas pun nihil. "Kita maunya rusun ini diambil alih DKI. Jadi aturan yang berlaku di sini bukan peraturan Perumnas, tapi pakai Perda DKI," lanjutnya.
Rusun bobrok di Cilincing
Rusun Cilincing, Jakarta Utara, menjadi lokasi blusukan Jokowi yang kedua. Rusun milik PT Pelindo II itu tak kalah bobrok dengan Rusun Sindang, bahkan lebih parah. Atap rusun bolong-bolong. Tidak ada besi pembatas tangga rusun sehingga membahayakan penghuni.
Seorang anak kecil meninggal dunia dan seorang lagi terluka parah akibat ketiadaan besi pembatas pada tangga rusun itu. Yang lebih menyeramkan, instalasi listrik dan instalasi gas alam dibiarkan terbuka. Tak terbayang jika ada anak kecil secara tak sengaja melintasi area tersebut, atau ada orang yang tengah merokok. Empat blok rusun yang terdiri dari 756 hunian bisa saja meledak.
"Kalau boleh dibilang, bobrok banget ini rumah susun," ujar Jaja Sudarja (51), Ketua RT 20 RW 10, sekaligus penghuni rusun. Jaja mengaku, penghuninya telah mengomunikasikan hal itu ke PT Pelindo selaku pemilik rusun. Namun, langkah itu tak pernah mendapat tanggapan.
Warga, lanjut Jaja, berharap Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat menyelesaikan persoalan di rusun tersebut. Tentunya dengan cara melakukan pengambilalihan kepemilikan.
Tolkang-talking tok
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengungkapkan bahwa kondisi itu adalah cermin buruknya kerja sama antar-instansi pemerintah. Ketika Jokowi bertanya kepada Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Provinsi DKI Jakarta soal mengapa fasilitas rusun itu tak kunjung diperbaiki, Jokowi mendapatkan jawaban bahwa rusun itu belum diserahterimakan dari pihak pembangun ke Pemerintah Provinsi DKI.
"Yang kayak begini ni ada ribuan di Jakarta. Masak cuma gara-gara belum diserahkan ke DKI, warga di dalamnya telantar. Lah memang itu warga siapa? Warga Jakarta juga. Kita tanggung jawabnya warga. Paling ndak, bisa saya, kalau seperti itu," ujarnya.
"Di beberapa tempat, saya sudah tabrak aturan itu. Jalan saya suruh aspal, fasilitas saya suruh perbaiki. Bodo amatlah urusan serah terima, bukan urusan saya. Saya ndak mau akhir-akhirnya cuma tolkang-tolking tok (hanya sebatas wacana)," lanjutnya.
Jokowi mengaku telah mengutus Wali Kota Jakarta Utara Heru Budi Hartono untuk menyelesaikan persoalan fasilitas umum di dua rusun tersebut. Jokowi juga tidak lupa menginstruksikan Heru untuk mengurus persoalan administrasi antara Pemprov DKI Jakarta dan instansi yang membangun kedua rusun tersebut. (Fabian Januarius Kuwado)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
