Sumber: Kompas.com | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
JAKARTA. Presiden terpilih periode 2014-2019 Joko Widodo menyadari bahwa mantan Kepala Badan Intelijen Negara, Abdullah Mahmud Hendropriyono, merupakan sosok kontroversial. Dia menganggap wajar adanya pro dan kontra tentang penunjukan Hendro sebagai penasihat senior tim transisi Jokowi-Jusuf Kalla.
"Ndak apa-apa, dalam suatu keputusan, ada yang pro dan ada yang kontra. Itu biasa saja," ujar Jokowi di Balaikota Jakarta, Kamis (14/8/2014).
Namun, dia percaya bahwa Hendropriyono adalah sosok yang tepat untuk ditunjuk sebagai penasihat senior tim transisi Jokowi-Jusuf Kalla. "Itu urusan lain. Ini kan urusan menyiapkan rencana kerja, program kerja. Ndak ada urusan dengan itu (kontroversi)," kata Jokowi.
Jokowi menunjuk langsung Hendropriyono sebagai penasihat senior tim transisi Jokowi-JK. Selain Hendro, Joko juga menunjuk Buya Syafi'i Ma'arif, Hasyim Muzadi, dan Luhut Pandjaitan sebagai penasihat senior. Jokowi meragukan tudingan pelanggaran hak asasi manusia yang diarahkan kepada Hendropriyono.
"Itu pun saya ndak mengerti apa benar atau tidak. Jangan langsung tunjuk dia terlibat, dia diduga, jangan," ujar Jokowi.
Penunjukan Hendro sebagai penasihat tim transisi Jokowi-JK memunculkan protes, terutama dari para aktivis pembela hak asasi manusia. Hendropriyono sebelumnya pernah menjabat sebagai Kepala Badan Intelijen Negara. Namanya dikaitkan dengan aktivis HAM Munir Said Thalib, yang diduga meninggal karena dibunuh.
Sewaktu menjabat sebagai Komandan Korem 043 Garuda Hitam di Lampung, Hendro yang saat itu berpangkat kolonel juga diduga terlibat dalam pemberantasan gerombolan pengacau keamanan Warsidi yang dikenal sebagai peristiwa Talangsari. (Fabian Januarius Kuwado)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
