Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali melakukan reshuffle kabinet Indonesia Maju, hari ini, Senin (17/7).
Diketahui, Budi Arie Setiadi resmi dilantik Presiden sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika sebagai pengganti Johnny G Plate yang saat ini ditetapkan sebagai tersangka korupsi proyek BTS BAKTI Kominfo.
Ketua Umum Kadin DKI Jakarta Diana Dewi menilai, reshuffle yang dilakukan Jokowi kali ini, tidak terlalu berdampak pada dunia usaha secara umum.
Baca Juga: Menkominfo dan Wamenkominfo Anyar Dilantik, Ini Harapan Indosat
Meski demikian, menilai idealnya Jokowi seharusnya tidak melkukan reshuffle pada satu tahun terakhir pemerintahanya. Sebab waktu satu tahun ini bukan waktu yang lama untuk melakukan penyesuaian terkait dengan kebijakan yang harus dilakukanya.
"Tapi semua berpulang pada situasi dan kondisi di pemerintahan. Bila memang ada menteri yang tersangkut masalah hukum, tentu perlu direshuffle," terang Diana pada Kontan.co.id, Senin (17/7).
Ia menyadari bahwa kebijakan reshufle ini merupak hak prerogatif presiden, namun ia berharap reshuflle ini tidak akan berdampak pada stabilitas politik dalam negeri.
"Ini yang perlu dicermati, termasuk oleh Pemerintah sendiri. Sebab, kalau tidak dimanage dan dimaintenance dengan baik, bisa menjadi ancaman bagi dunia usaha," terang Diana.
Selanjutnya Diana mengatakan, dunia usaha menginkan agar pemerintah bisa memberi perhatian khusus, baik dari sisi keamanan maupun kebijakan-kebijakan yang justru tidak menghambat pertumbuhan usaha.
Baca Juga: Ini Permintaan Utama Jokowi Kepada Menkominfo Budi Arie Setiadi
Pemerintah harus bisa memberikan jaminan keamanan berusaha sehingga roda ekonomi tidak melambat. Apalagi kita baru saja menyudahi pandemi dan beralih ke endemi.
"Penguatan keamanan dan kebijakan ekonomi menjadi hal mutlak yang harus dilakukan pemerintah di tahun politik ini," jelas Diana.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
