Reporter: Asep Munazat Zatnika, Dikky Setiawan, Fahriyadi | Editor: Sanny Cicilia
JAKARTA. Proyek infrastruktur menjadi tugas mendesak bagi pemerintahan baru Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK). Sebab, banyak proyek infrastruktur yang belum dituntaskan oleh pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Ini jelas akan menjadi tugas pemerintah Jokowi-JK. Apalagi, kata Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto, ada banyak proyek infrastruktur yang akan dialihkan ke mereka. Antara lain: pembangunan jalan tol Medan-Tebing Tinggi, Manado-Bitung dan empat jalan tol Trans Sumatera.
Khusus untuk proyek jalan tol Manado-Bitung ground breaking akan dilakukan akhir September ini. "Sebagian anggaran diambil dari APBN 2015," kata Joko.
Persoalannya: pemerintah Jokowi-JK juga harus ingat dengan janji-janji politiknya terkait penyediaan dan perbaikan infrastruktur saat kampanye. Sejumlah program prioritas harus diwujudkan.
Akbar Faisal, Deputi Infrastruktur, Perumahan Rakyat, dan Transportasi Tim Transisi Jokowi-JK bilang, prioritas pembangunan infrastruktur Jokowi-JK, antara lain, pembangunan jalan baru sepanjang 2.000 kilometer (km) selama 5 tahun. Lalu, ada jalan tol laut, termasuk upaya merevitalisasi pelabuhan dan penyediaan kapal.
Selain itu, Jokowi-JK juga akan menjadikan pembangunan listrik 2x1.000 megawatt di Batang, Jawa Tengah berkapasitas 6% dari total kebutuhan listrik di Jawa, Madura, dan Bali sebagai proyek prioritasnya. "Ini termasuk proyek yang belum tuntas di pemerintah lama," kata Akbar, kepada KONTAN, Senin (1/9).
Berbagai program itu jelas cukup ambisius. Sebab, selama pemerintahan SBY, pembangunan jalan baru hanya 200 km-250 km per tahun. Itu pun tak semua terealisasi. Rencananya, program-program infrastruktur prioritas ini akan dibahas dalam RAPBN 2015 yang mulai bergulir.
Bobby R. Mamahit, Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan (Kemhub) bilang, pemerintah saat ini punya program Pendulum Nusantara. Program ini mirip dengan proyek jalan tol laut Jokowi. Program ini menyambung wilayah laut di Indonesia lewat penyediaan kapal. "Jika pemerintah baru membuat jalan tol laut, itu akan menjadi penyempurnaan program ini," kata Bobby.
Di Kemhub, ada tiga prioritas utama proyek transportasi yang harus dituntaskan di 2015. Yakni, transportasi penyeberangan, transportasi dalam kota, dan sistem keamanan transportasi.
Dengan target pertumbuhan ekonomi nasional 7% per tahun hingga 2019, kata Akbar, dibutuhkan investasi di bidang infrastruktur sampai 2019 sebesar Rp 6.500 triliun. Sekitar Rp 1.638 triliun atau 25% kebutuhan dana akan dicuil dari APBN.
Sisanya dari BUMN atau swasta. "Peran swasta harus dioptimalkan, termasuk kontribusi produsen otomotif dalam pengembangan infrastruktur," ujar dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
