Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID-JAKARTA Pemerintah kembali melakukan kebijakan automatic adjustment atau pencadangan belanja Kementerian/Lembaga (K/L) yang diblokir sementara pada pagu belanja K/L tahun anggaran 2024.
Kebijakan ini dilakukan dalam rangka menghadapi kondisi ketidakpastian ekonomi global dan gejolak politik. Hal ini tertuang dalam Surat Menteri Keuangan Nomor S-1082/MK.02/2023.
Adapun kebijakan automatic adjustment belanja K/L tahun anggaran 2024 ini ditetapkan sebesar Rp 50,14 triliun.
Baca Juga: Mengapa Sri Mulyani Bintangi Sementara Anggaran K/L Senilai Rp 50 Triliun?
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa kebijakan automatic adjustment ini salah satunya dilakukan untuk menambah alokasi anggaran subsidi pupuk.
Airlangga bilang, subsidi pupuk menjadi penting lantaran Indonesia sudah memasuki musim tanam. Oleh karena itu, pemerintah akan menambah anggaran subsidi pupuk sebesar Rp 14 triliun tahun ini, atau setara 2,5 juta ton pupuk subsidi.
Sehingga total alokasi anggaran subsidi pupuk tahun ini menjadi Rp 40,68 triliun.
"Ini subsidi pupuk gak boleh terlambat, sehingga presiden sudah sepakat menyetujui untuk ditambahkan subsidi Rp 14 triliun," kata Airlangga kepada awak media di Jakarta, Senin (2/5).
Baca Juga: Antisipasi Ketidakpastian Global, Sri Mulyani Bintangi Sementara Anggaran K/L Rp 50 T
Airlangga bilang, anggaran sebesar Rp 14 triliun salah satunya berasal dari automatic adjustment belanja K/L yang dilakukan pada tahun ini.
"Nanti itu tekniknya ada macam-macam cara. Bu Menkeu (Sri Mulyani) akan menyelesaikan, salah satunya automatic adjustment," imbuhnya.
Sebelumnya, Airlangga mengatakan bahwa finalisasi tambahan ini tinggal menunggu penyelesaian dari Kementerian Pertanian untuk mengurus anggaran tambahan ini dan juga persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.
Baca Juga: Kemenkeu Blokir Anggaran Kementerian/Lembaga Rp 50,14 Triliun di 2024, Ini Alasannya
"Bapak Presiden sudah menyetujui anggarannya ditambah. Tentu nanti kami akan minta Kementerian Pertanian dan DPR untuk menyelesaikan masalah tambahan alokasi pupuk bersubsidi ini," kata Airlangga dalam acara Gebyar Diskon Pupuk di Cikarang Jawa Barat, Minggu (4/2).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
