Reporter: Grace Olivia | Editor: Tendi Mahadi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan dalam RAPBN tahun 2020, belanja negara direncanakan akan mencapai Rp2.528,8 triliun, atau sekitar 14,5% dari PDB.
Belanja Negara tersebut akan digunakan untuk memperbaiki kualitas SDM dan melanjutkan program perlindungan sosial untuk menjawab tantangan demografi.
Baca Juga: Tahun 2020, alokasi anggaran pendidikan naik mencapai Rp 506 triliun
Selain itu, belanja juga ditujukan untuk meningkatkan investasi dan ekspor, melalui peningkatan daya saing dan produktivitas, akselerasi infrastruktur untuk meningkatkan konektivitas dan mendukung transformasi ekonomi, serta penguatan kualitas desentralisasi fiskal.
“Belanja negara pada tahun 2020 juga difokuskan untuk pengurangan ketimpangan antarwilayah,” ujar Jokowi dalam keterangannya di hadapan Sidang Paripurna DPR RI, Jumat (16/8).
Oleh karena itu, Jokowi mengatakan, pemerintah akan melanjutkan pengembangan berbagai kawasan ekonomi di luar Jawa, melanjutkan industrialisasi dalam bentuk hilirisasi hasil tambang maupun perkebunan, dan mengembangkan beberapa wilayah metropolitan di luar Jawa, supaya bisa menjadi sumber ekonomi baru.
Baca Juga: Ini asumsi RAPBN 2020: Pertumbuhan ekonomi 5,3%, kurs rupiah Rp 14.400, inflasi 3,1%
Menurutnya, selama ini denyut kegiatan ekonomi secara umum masih terpusat di Jakarta dan Pulau Jawa. Lantas, Pulau Jawa menjadi sangat padat dan menciptakan ketimpangan dengan pulau-pulau di luar Jawa.
“Apabila kita membiarkan hal ini berlanjut tanpa ada upaya yang serius, maka ketimpangan akan semakin parah,” pungkasnya.
Oleh sebab itu, Jokowi sekali lagi menegaskan, rencana pemindahan ibukota ke Pulau Kalimantan diletakkan dalam konteks ini, sehingga akan mendorong pertumbuhan ekonomi baru, sekaligus memacu pemerataan dan keadilan ekonomi di luar Jawa.
Baca Juga: Jokowi: Tantangan ekonomi ke depan semakin berat
Ibu kota baru dirancang dengan mengusung konsep modern, smart, and green city, memakai energi baru dan terbarukan, tidak bergantung kepada energi fosil.
Ia juga memastikan, dukungan pendanaan bagi pemindahan ibu kota akan sekecil mungkin menggunakan APBN.
“Kita dorong partisipasi swasta, BUMN, maupun skema Kerja sama Pemerintah Badan Usaha (KPBU),” tandas Jokowi.
Baca Juga: Jokowi sampaikan lima fokus kebijakan APBN 2020
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
