Reporter: Agus Triyono | Editor: Adi Wikanto
JAKARTA. Menjelang pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah yang akan diselenggarakan 9 Desember mendatang, perekrutan tenaga honorer marak dilakukan oleh sejumlah daerah.
Ada dugaan, kebijakan ini bagian dari strategi memenangkan pemilu oleh calon tertentu.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Yuddy Chrisnandi mengatakan, salah satu perekrutan tersebut terjadi di daerah Kalimantan Barat.
Yuddy mengatakan, berdasarkan laporan yang masuk ke kementeriannya, menjelang pemilihan kepala daerah di salah satu kabupaten di daerah tersebut merekrut tenaga honorer dengan surat keputusan lokal.
Tidak tanggung- tanggung, jumlah tenaga honorer yang direkrut mencapai 1.000 orang.
"Ini tidak benar, ini pasti untuk tujuan pemilihan kepala daerah, ini ilegal," kata Yuddy Kamis (22/10).
Yuddy mengatakan, dugaan atas keilegalan perekrutan pegawai honorer tersebut didasarkan pada kebijakan penghentian penerimaan PNS baru yang dikeluarkan kementeriannya beberapa waktu lalu.
"Dengan itu, segala aktivitas rekrutmen pegawai di instansi pemerintah manapun, sekalipun hanya honorer tidak dibolehkan," katanya.
Yuddy mengatakan untuk membuktikan kecurigaan atas ketidakberesan perekrutan tersebut pemerintah sudah meminta Komite Aparatur Sipil Negara dan Kedeputian Pengawasan Reformasi Birokrasi melakukan investigasi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
