/2025/10/22/971349899.jpg "Jelang Akhir Tahun, Dirjen Pajak Rutin Pantau Perkembangan Penerimaan APBN Tiap Pekan")
Reporter: Nurtiandriyani Simamora | Editor: Avanty Nurdiana
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menjelang tiga bulan terakhir di tahun 2026, Dirjen Pajak Bimo Wijayanto menegaskan, pihaknya di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan rutin memantau tiap pekan terkait pengumpulan penerimaan negara, termasuk penerimaan pajak.
Pemantauan berkala ini diperlukan agar pemerintah dapat menjaga keseimbangan APBN, di tengah dinamika penerimaan dan kebutuhan belanja pemerintah di sisa tahun 2026.
Untuk diketahui, hingga 30 September 2026, realisasi pendapatan APBN sebesar Rp 2.341,5 triliun mencapai 74,2% dari target APBN atau tumbuh 25,5% secara tahunan. Dari sisi penerimaan perpajakan tercatat mencapai Rp 1.607,6 triliun atau 68,2% dari target APBN. Nilai tersebut tumbuh 24,1% secara year on year .
Baca Juga: Pemerintah Tertibkan Penggunaan Air untuk Percepat Swasembada Air
Selain itu, Bimo juga menyebut pemantauan tersebut dilakukan melalui rekonsiliasi dalam forum Asset Liability Committee (ALCO) Kementerian Keuangan, dengan melibatkan direktorat jenderal terkait.
"Jadi ini setiap minggu akan kita pantau. Setiap minggu kita akan rekonsiliasi dalam forum ALCO, dari sisi pengeluaran atau penganggaran, pembiayaannya seperti apa. Jadi tentu kita koordinasi secara seimbang dengan semua dirjen yang terkait untuk mempertahankan kesehatan APBN," ujarnya kepada awak media di kantor DJP, Kamis (15/10/2026).
Ia menjelaskan, evaluasi tersebut tidak hanya mencakup penerimaan pajak, tetapi juga penerimaan negara bukan pajak (PNBP) serta penerimaan dari kepabeanan dan cukai melalui Direktorat Jenderal Kepabeanan dan Cukai (DJBC)
Pemerintah akan menyelaraskan perkembangan penerimaan dari ketiga sektor tersebut dengan kebutuhan belanja dan penganggaran.
Begitu juga dengan direktorat pembiayaan, jika diperlukan untuk menerbitkan Surat Berharga Negara (SBN) untuk keseimbangan APBN.
"Dari sisi pembiayaan, dari sisi misalnya kita perlu terbitkan surat utang atau SBN, atau Sukuk atau apapun, itu juga nanti akan jadi keseimbangan untuk mempertahankan APBN yang sehat," ujar Bimo
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
