Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengingatkan, meski pemulihan ekonomi RI sudah terlihat, namun ada tantangan berat yang menghantui pemulihan ekonomi ke depannya.
Tantangan tersebut diantaranya inflasi yang tinggi, peningkatan suku bunga kebijakan yang membuat suku bunga menjadi tinggi, dan potensi pertumbuhan ekonomi yang melemah.
Ekonom Bank BCA David Sumual mengatakan, saat ini pemerintah perlu menjaga stabilitas harga agar nantinya tidak terjadi peningkatan inflasi yang liar seperti yang terjadi di banyak negara bahkan di negara-negara maju. "Itu yang tidak kita inginkan," ujar David kepada Kontan.co.id, Senin (23/5).
Sehingga menurutnya menjaga ekspektasi inflasi yang rendah perlu dilakukan saat ini, walaupun dirinya melihat di saat yang sama bebannya akan ada pengaruhnya ke fiskal.
Baca Juga: Sri Mulyani Sebut Subsidi BBM Melonjak pada April 2022
"Selain itu saya pikir perlu juga untuk mengantisipasi risiko-risiko yang tidak kita duga sebelumnya. Skenario-skenario buruk itu juga perlu kita pikirkan," tegas David.
Selain itu pemerintah juga perlu fokus terkait dengan inflasi pangan mengingat inflasi pangan sudah memicu masalah di banyak negara.
Sementara itu, Ekonom Bank Permata Josua Pardede mengatakan pemerintah perlu memperkuat fundamental ekonomi dan mendorong stabilitas perekonomian di tengah risiko pengetatan kebijakan moneter.
“Ruang fiskal juga perlu diperluas agar dapat menjadi absorser atau bantalan dari berbagai tantangan tersebut sekaligus menjadi stimulus bagi perekonomian,” tutur Josua.
Dalam merespons normalisasi kebijakan moneter, otoritas moneter perlu melakukan assesmen mendalam agar respons kebijakan terukur dalam mengelola stabilitas harga.
Baca Juga: Realisasi Belanja Daerah Turun 1,1% pada April 2022
“Kembali lagi, koordinasi otoritas moneter dan fiskal perlu diperkuat dalam menjangkar ekspektasi inflasi terutama dalam menjaga stabilitas inflasi pangan,” katanya.
Josua menegaskan, dengan kebijakan yang terukur dan tepat serta dilakukan dengan timing yang tepat, maka diharapkan dapat memitigasi dampak yang ditimbulkan dari normalisasi kebijakan global.
