Sumber: KONTAN | Editor: Tri Adi
JAKARTA. PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) akan tetap membangun Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Asahan III meski tanpa ijin Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara. Bagi pabrik setrum ini, izin prinsip dari Pemprov kini sudah tak penting lagi.
“Kami tetap akan mengerjakan proyek. Bagi kami, pembangunan PLTA III Asahan penting untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di sekitar lokasi itu,” tegas Direktur Utama PLN Dahlan Iskan di Jakarta, Selasa (18/5).
Bila PLTA terealisasi, Sumatera Utara (Sumut) akan mendapatkan pasokan tenaga listrik hingga 180 megawatt (MW). “Hingga 2015, provinsi ini akan terus kekurangan listrik. Keberadaan PLTA untuk mengatasi masalah itu,” tegas Dahlan.
Sejak 2004, sudah lebih dari 12 kali PLN mengajukan izin ke Gubernur Sumut. Bahkan sejak Dahlan menjadi Dirut PLN, sudah enam kali dia bertemu dengan Gubernur Sumut Syamsul Arifin. “Beliau mengatakan tidak ada masalah dengan pembangunan proyek PLTA II Asahan. Hanya izinnya belum keluar karena terkendala sesuatu hal,” ujar Dahlan menirukan ucapan Gubernur.
Karena dianggap tidak bermasalah, imbuh Dahlan, artinya PLN boleh membangun PLTA itu. “Dari apa yang diucapkan Pak Syamsul, kami tidak salah jika terus menjalankan proyek tanpa menunggu izin,” katanya.
Direktur Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Listrik Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral J. Purwono menegaskan, PLTA ini mendapat dukungan penuh pemerintah pusat. "Bahkan, pemerintah memasukkannya dalam program pembangkit listrik 10.000 megawatt (MW) tahap II," kata J. Purwono, beberapa waktu lalu. Seharusnya, proyek yang bergulir sejak 2004 itu sudah kelar di 2007 lalu.
PLN sudah melakukan banyak persiapan. Misalnya, perusahaan ini siap menggelar tender engineering, procurement, and construction (EPC) pada Juni 2010 nanti.
Dari sisi pendanaan, juga tak ada masalah. PLN mengantongi komitmen pinjaman US$ 250 juta dari Japan Bank International Cooperation (JBIC). PLN sendiri sudah menghabiskan dana Rp 100 milar untuk studi kelayakan dan disain pembangkit proyek ini.
Sebelumnya, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Pemprov Sumut Eddy Syofian menegaskan, Gubernur Sumut bukan tidak mau mengeluarkan iZin, melainkan masih meminta jaminan dari PLN untuk memprioritaskan penjualan listrik ke masyarakat.
Pemprov khawatir, PLN lebih memprioritaskan penjualan listrik ke PT Asahan Indonesia Aluminium (Inalum) karena pendanaan proyek ini seluruhnya dari Jepang. Inalum merupakan perusahaan patungan antara Indonesia dengan investor Jepang.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
