CLOSE [X]
kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.470.000   4.000   0,27%
  • USD/IDR 15.946   -52,00   -0,33%
  • IDX 7.161   -53,30   -0,74%
  • KOMPAS100 1.094   -8,21   -0,74%
  • LQ45 872   -4,01   -0,46%
  • ISSI 216   -1,82   -0,84%
  • IDX30 446   -1,75   -0,39%
  • IDXHIDIV20 540   0,36   0,07%
  • IDX80 126   -0,84   -0,67%
  • IDXV30 136   0,20   0,15%
  • IDXQ30 149   -0,29   -0,20%

IPI: Reshuffle kabinet merupakan hal wajar


Senin, 06 Juli 2015 / 23:33 WIB
IPI: Reshuffle kabinet merupakan hal wajar


Reporter: Hendra Gunawan | Editor: Hendra Gunawan

JAKARTA. Peneliti Senior Indonesian Public Institute (IPI), Karyono Wibowo, mengatakan bahwa reshuffle kabinet merupakan sesuatu hal yang wajar. Menurutnya Reshuffle adalah sebuah tradisi yang perlu dilakukan dalam sebuah pemerintahan.

Menurut Karyono, dalam Kabinet Kerja Jokowi-JK saat ini memang ada beberapa yang menteri perlu di reshuffle, terutama menteri yang membidangi ekonomi.

"Menurun, perekonomian yang ditandai melesetnya target pertumbuhan ekonomi pada kuartal I 2015, yang turun menjadi 4,7 %," kata Karyono dalam diskusi bertajuk "Siapa yang Kena Reshuffle?" di Tebet, Jakarta Selatan, kemarin (5/7).

Selain itu, kata dia, menteri yang juga menggerakkan ekonomi juga perlu di ditinjau ulang kinerjanya.

"Misalnya Menteri yang mengelola sumber daya melalui perusahaan negara. Lalu menteri yang mengelola energi, itu jantungnya perekonomian. Energi itu sangat vital, dunia bergantung pada energi," kata dia.

Lebih lanjut dia menjelaskan, dengan melemahnya nilai mata uang rupiah yang menembus Rp 13.000 per dollar AS lebih. Bukan suatu hal yang tidak mungkin akan mencapai level psikologis di atas Rp 16.000 per dollar AS. Menurutnya ini adalah satu hal yang berbahaya dan harus menjadi pertimbangan Presiden.

Dipaparkan Karyono adalah rekam jejak kabinet kerja selama kuartal pertama yang ternyata bertentangan dengan konsep trisakti dan nawa cita.

"Misalnya menteri yang mewacanakan perlunya menjual aset negara dan mewacanakan orang asing bisa menjadi direktur diperusahaan negara. Jelas bertentangan dengan asas prinsip trisakti bahwa negara perlu kemandirian," pungkasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU
Kontan Academy
Advokasi Kebijakan Publik di Era Digital (Teori dan Praktek) Mengenal Pentingnya Sustainability Reporting

[X]
×