Investasi dan Infrastruktur Menjadi Andalan SBY-Boediono

Sumber: KONTAN | Editor: Djumyati P.

JAKARTA. Setelah pelantikan menjadi Presiden dan Wakil Presiden periode 2009-2014 hari ini, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Boediono memiliki pekerjaan berat untuk segera melaksanakan program 100 hari mereka.

Rencananya, Presiden bakal mengumumkan program 100 hari itu dalam rapat kabinet pertama di Istana Presiden 22 Oktober nanti. “Presiden akan membeberkan program 100 hari setelah dilantik,” kata juru bicara Presiden, Andi Mallarangeng, Senin (19/10).

Beberapa sumber KONTAN mengungkapkan, di bidang ekonomi, ada beberapa prioritas dalam program 100 SBY-Boediono. Di antaranya, pemerintah akan mempercepat proyek infrastruktur untuk mengatasi hambatan lalu lintas barang dan jasa. Caranya dengan menyelesaikan revisi aturan soal pengadaan barang dan jasa pemerintah serta kerjasama pemerintah dan badan usaha swasta di proyek infrastruktur. Jaminan soal pembebasan lahan proyek akan masuk dalam revisi ini.

Pemerintah juga akan meningkatkan arus investasi di dalam negeri. Berkaitan dengan hal ini, pemerintah akan meluncurkan insentif perpajakan untuk menarik dana-dana pengusaha lokal yang parkir di luar negeri.

Selain itu, pemerintah akan mempercepat pelaksanaan sistem jaminan sosial bagi masyarakat. Di tahap awal, mereka akan memperjelas aturan petunjuk pelaksanaan program kesehatan dan kesejahteraan masyarakat miskin.

Sayang, anggota tim perumus program 100 hari seperti Muhammad Ichsan dan M. Chatib Basri enggan memberi konfirmasi soal program-program itu.

Tapi, Syarif Hasan, Ketua DPP Partai Demokrat yang juga calon Menteri Koperasi dan UKM menegaskan, dengan program 100 hari, SBY ingin menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. Prioritasnya adalah peningkatan investasi, terutama di sektor pertanian dan pangan. "Potensi sektor itu sangat besar," katanya.

Catatan saja, beberapa program 100 hari itu sejalan dengan janji kampanye SBY dan nota keuangan RAPBN 2010 yang telah ia sampaikan kepada DPR Agustus lalu. Misalnya, mereformasi birokrasi, melanjutkan program kesejahteraan rakyat, dan mendorong proyek infrastruktur.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News