Reporter: Eka Saputra |
JAKARTA. Berkaitan dengan wacana pengaturan iklan partai politik (parpol) di pelbagai media menjelang Pemilu 2014, Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PBK) Abdul Malik Haramain, mengatakan penting untuk mengadakan audit intensitas iklan parpol, terutama di media penyiaran.
"Partai wajib melakukan itu, termasuk aliran dananya supaya adil. Tujuannya agar masing-masing partai bisa mendapat kesempatan yang sama dan audit masuk jadi salah satu mekanisme pengawasan," tukasnya di Gedung DPR (17/11).
Suara senada dilontarkan Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat Ramadhan Pohan. Namun ia menegaskan bila hal ini bukan didasari rasa takut terkait pimpinan sejumlah parpol yang juga merupakan pelaku usaha industri media.
"Kami terganggu karena banyak sekali publik yang bertanya, apa soal iklan ini diatur atau dibiarkan, untuk itulah kami lakukan dengar pendapat dengan sejumlah media. Intinya tetap bagaimana agar tidak ada monopoli begitu. Kalau memang perlu diaudit tidak masalah, ya partainya, ya medianya," tukasnya.
Oleh karenanya ia menginginkan Panitia Khusus revisi Undang-Undang Pemilu menggelar rapat dengar pendapat dengan KPI (Komisi Penyiaran Indonesia).
"Ya ini tidak lepas juga dari Undang-Undang Penyiaran sebenarnya, makanya kami akan ketemu dengan KPI. Jadi kalau tidak bisa diatur lewat UU Pemilu, ya kita desak lewat UU Penyiaran, jadinya ini juga terkait sama revisi UU penyiaran di Komisi I itu," imbuhnya.
Ia mengingatkan bahwa pada dasarnya frekuensi yang digunakan oleh media penyiaran merupakan bagian dari sumber daya yang penting bagi hajat hidup orang banyak. Untuk itulah segala yang berkaitan dengan materi penyiaran harus bebas dari monopoli.
"Berbeda dengan media cetak, kalau dalam hal ini silakan saja partai masing-masing bikin koran. Tinggal nanti masyarakat menilai isinya benar atau tidak," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
