Reporter: Ratih Waseso | Editor: Khomarul Hidayat
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Guna mewujudkan layanan kesehatan berkesinambungan, pemerintah berencana melakukan integrasi aplikasi-aplikasi di seluruh industri kesehatan. Mulai dari rumah sakit, puskesmas, klinik, apotek, dinas kesehatan, industri kesehatan, dan perusahaan-perusahaan lainnya. Integrasi itu dalam satu platform Indonesia Health Services (IHS).
Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengatakan, IHS mulai diujicobakan pada tahun ini. Sosialisasi juga telah dilakukan kepada stakeholder mengenai integrasi tersebut. Integrasi juga akan dilakukan dengan BPJS Kesehatan.
Budi menyebutkan, pihaknya sudah mulai mensosialisasikan ini ke para stakeholder dan sudah ada 91 institusi yang sudah mau melakukan beta testing dari 9 kategori.
"Jadi ada rumah sakit ada klinik, ada puskesmas, ada juga praktek pribadi ada lab yang mau berkoneksi dengan berinterkoneksi dengan sistem ini agar mereka bisa melakukan sharing dari data bila dibutuhkan oleh pasien yang bersangkutan," jelas Budi dalam Rapat Kerja bersama Komisi IX DPR RI, Senin (30/5).
IHS menjadi standar internasional platform kesehatan Indonesia. IHS akan menjadi single indenfitication kesehatan pasien yang terintegrasi dengan nomor induk kependudukan (NIK). Hingga pada akhirnya, setiap masyarakat Indonesia dapat mengakses layanan kesehatan yang berkesinambungan.
"Ini juga mengikuti standar internasional platform kesehatan, sehingga suatu saat nanti kalau kita mau buka interkoneksi ini keluar, misalnya ada teman-teman yang mau dirawat di sini kemudian perawatan lanjutannya mau dirawat di Malaysia. Data-datanya itu bisa dibawa langsung dibaca langsung dengan atas izinnya tanpa harus bawa-bawa kertasnya atau yang lain sebagainya," jelasnya.
Baca Juga: Indonesia Bakal Bebas Masker? Ini Penjelasan Menkes
Nur Nadlifah, Anggota Komisi IX DPR RI mengingatkan, transformasi sistem kesehatan terintegrasi juga harus memperhatikan kondisi masyarakat. Nadlifah menyebut, tidak semua masyarakat Indonesia telah melek teknologi. Serta belum semua masyarakat memiliki gawai yang mendukung untuk pengguna aplikasi tersebut.
"Menurut saya, perlu ada solusi manakala terjadi kendala dengan sistem itu. Kita tahu bahwa PeduliLindungi ini juga beberapa kali error dan itu cukup repot manakala kita harus menggunakannya pada saat sedang error itu," ujarnya.
Ia menyarankan agar pemerintah dapat menyiapkan solusi bagi masyarakat yang ingin berobat tapi belum memiliki gawai atau akses terhadap teknologi tersebut.
"Jadi layanan yang mempermudah ini juga benar-bener mampu mempermudah. Saya mengingatkan kondisi masyarakat kita tidak semuanya mampu, mungkin mampu beli kuotanya, mampu punya gagdet atau operasikan aplikasinya. Tolong dipikirkan betul dan apa solusinya manakala mereka tidak punya itu," imbuhnya.
Edy Wuryanto, Anggota Komisi IX DPR RI mengapresiasi pengembangan sistem kesehatan yang dilakukan pemerintah. Ia menilai, integritas diperlukan untuk meningkatkan sistem layanan kesehatan.
Namun, Edy menyoroti mengenai keamanan sistem. Berkaca pada pernah terjadinya kebocoran data BPJS Kesehatan yang menjadi perhatian serius. Maka keamanan data dalam penggunaan teknologi informasi dalam sistem kesehatan sangat penting.
Integrasi Citizen Health App (CHA), IHS dengan data BPJS Kesehatan juga harus berdampak pada peningkatan layanan. Misalnya saja pendaftaran peserta, pembayaran iuran, layanan kesehatan hingga keluhan peserta dan pengawasan dan penegakan hukum.
"Misal proses nonaktifan sering kali belum bisa diakses mudah terutama bagi PPU yang bekerja swasta. Inikan bagian yang bisa diselesaikan dengan sistem ini. Tentu hal ini ke depan diinjeksikan dalam transformasi ini," kata Edy.
Baca Juga: Pemerintah Berencana Kembangkan PeduliLindungi Jadi Aplikasi Kesehatan Umum
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
