Reporter: Agus Triyono | Editor: Adi Wikanto
JAKARTA. Keinginan Presiden Joko Widodo untuk menggabungkan penyaluran subsidi energi dengan Program Keluarga Harapan (PKH) terhambat. Hambatan, datang dari jumlah penerima bantuan yang berbeda.
Khofifah Indar Parawansa, Menteri Sosial mengatakan, jumlah keluarga penerima PKH mencapai 6 juta rumah tangga. Sementara itu untuk penerima subsidi energi listrik sebanyak 45,1 juta keluarga.
Lalu untuk LPG, penerima subsidi mencapai 55 juta keluarga. "Jadi butuh waktu," kata Khofifah akhir pekan kemarin.
Bambang Widiyanto, Sekretaris Eksekutif TNP2K mengatakan, akan dicari penyelesaian atas masalah tersebut. "Sebulan lagi akan dilaporkan ke presiden," katanya.
Presiden Jokowi ingin penyaluran subsidi energi yang tahun ini besarannya mencapai Rp 77,3 triliun; subsidi BBM dan LPG 3 kg sebesar Rp 32,3 triliun dan listrik senilai Rp 45 triliun digabungkan dengan Program Keluarga Harapan.
Penggabungan penyaluran tersebut dilakukan karena berdasar evaluasi pemerintah, penyaluran subsidi tersebut tidak tepat sasaran. "Untuk LPG 3 kg, informasi yang saya terima, 65% dinikmati rumah tangga yang tidak berhak menerima," kata Jokowi dalam Rapat Terbatas tentang Integrasi Subsidi Energi dengan Program Keluarga Harapan di Kantor Presiden, Jumat (13/1).
Hal yang sama juga terjadi untuk subsidi listrik. Jokowi mengatakan, banyak penerima subsidi listrik untuk golongan pelanggan 900 VA yang justru berasal dari kalangan keluarga mampu dan tidak berhak menerima subsidi. "Ini harus diperbaiki, supaya tepat sasaran, dinikmati masyarakat yang membutuhkan," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
