Reporter: Elisabeth Adventa | Editor: Hendra Gunawan
JAKARTA. Pada tahun 2018 mendatang, pemerintah berharap bisa menekan angka kemiskinan menjadi 9% - 10%. Lalu angka pengangguran turun dari 5,1% sampai 5,4%. Dengan demikian, pemerintah bisa mencapai rasio gini tahun depan sebesar 0,38%, dari saat ini 0,39%.
Upaya pemerintah menekan angka kemiskinan, salah satunya dengan membuat Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI). Sampai tahun 2019, target tingkat inklusif keuangan diharapkan bisa mencapai 75%.
Untuk mencapai target tersebut, mulai tahun ini, pemerintah menyalurkan bantuan sosial (bansos) non tunai menggunakan kartu dengan menggunakan jasa sektor keuangan. Maka, dengan langkah ini, semakin banyak masyarakat yang memiliki akses terhadap perbankan.
"Mulai tahun ini, kami ubah satu per satu, agar semua kegiatan bantuan pemerintah menjadi bantuan yang menggunakan sektor keuangan. Sifatnya non tunai tapi disalurkan melalui bank atau menggunakan kartu," ujar Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro, Senin (22/5).
Bambang menambahkan, beberapa program yang telah dijalankan oleh pemerintah adalah uji coba pemberian bantuan berupa raskin dengan melalui voucher. Pemerintah tidak lagi menyerahkan beras secara langsung yang berpotensi salah sasaran, melainkan memberikan dana untuk pembelian beras sesuai dengan kebutuhan keluarga masing-masing.
Tingkat inklusi keuangan atau akses keuangan masyarakat Indonesia ke bank saat ini masih terbilang rendah. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), akhir 2016 tingkat inklusi keuangan mencapai 67,8%, sedangkan tingkat literasi keuangan atau pemahaman terhadap produk keuangan baru mencapai 29,7%.
Direktur Perdagangan, Investasi, dan Kerjasama Ekonomi Internasional Bappenas, Muhammad Cholifihani menegaskan bahwa penyerahan bansos non tunai dengan kartu bukan merupakan satu-satunya upaya menekan angka kemiskinan.
"Masih ada program lain, seperti misalnya Program Keluarga Harapan (PKH). Ada beberapa kebijakan di level tertentu yang intervensinya juga berbeda," terang Lifi, sapaan akrab Muhammad Cholifihani.
Lifi menjelaskan, sistem nontunai ini tak hanya digunakan untuk meningkatkan jumlah nasabah perbankan, tetapi juga untuk menurunkan angka kemiskinan. Tingkat kemiskinan bisa ditekan dengan cara membiasakan masyarakat menabung, sehingga pendapatan masyarakat meningkat.
Kemudian, dengan adanya akses ke sektor keuangan, masyarakat juga dapat mengambil Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan kredit mikro lain untuk digunakan di sektor produktif.
Selain itu, Bappenas tengah merencanakan program tabungan Pos. "Kami akan bekerjasama dengan agen pos yang tersebar di seluruh Indonesia sekaligus perbankan, agar bisa menjadi sarana untuk membuka akses masyarakat ke sektor keuangan," terang Lifi.
Bambang kembali menambahkan, pemerintah akan mendorong teknologi digital, terutama penyedia jasa financial technology (fintech) untuk dapat meningkatkan inklusi serta literasi keuangan masyarakat Indonesia. "Tahun ini kami akan percepat bantuan ke tarif listrik, elpiji 3 kilogram, dan beras ini harapannya tahun ini sudah seluruh Indonesia," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
