Reporter: Risky Widia Puspitasari | Editor: Sanny Cicilia
Jakarta. Infrastruktur merupakan komponen utama dalam pembangunan nasional. Hal itu juga disadari Partai Golkar. Sehingga, memasukkan masalah infrastruktur menjadi komponen penting bagi partai ini.
Golkar sudah menyiapkan Visi Negara Kesejahteraan 2045 jika dipercaya rakyat untuk memimpin Indonesia. “Kami persiapkan visi yang jelas, semua untuk kesejahteraan rakyat tertuang didalamnya,” jelas Tantowi Yahya, anggota Komisi I DPR RI, Minggu (9/3).
Menurut Tantowi, indikator sebuah negara bisa sejahtera jika tingkat pertumbuhan ekonominya mencapai 7% sampai 8%. Salah satu pemacu untuk mencapai angka tersebut adalah lewat pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur di semua bidang memang menjadi target mereka.
Sedangkan, fokus utama pembangunan infrastruktur Golkar adalah listrik, rel kereta api dan pembangunan pelabuhan. Ketiganya merupakan komponen dasar yang bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.
Pembangunan rel kereta api menjadi salah satu program penting yang diusung Golkar. Karena dengan begitu akan tersedia transportasi publik yang aman dan nyaman.
“Ini merupakan upaya konkrit pemerintah dalam mengatasi macet di Jakarta. Tak hanya Jakarta, kota besar lain di Indonesia pun banyak yang sudah mengalami kemacetan,” tambahnya.
Selain rel kereta api, pembangunan jalan tol juga menjadi hal penting untuk meningkatkan konektifitas antar daerah. Menurut Tantowi, dalam hukum transportasi ekonomi menyebutkan bahwa pembangunan jalan tol sepanjang satu kilometer akan meningkatkan pembangunan ekonomi secara keseluruhan.
“Antara daerah satu dengan lainnya akan tersambung, hal itu bisa memmpercepat distribusi perdagangan dan otomatis meningkatkan pendapatan,” jelasnya.
Daerah-daerah besar seperti Jawa Barat dan Jawa Timur, Lampung hingga banda Aceh, Sumatera Selatan dan Sumatera Utara serta Kalimantan harus saling terkoneksi.
Tapi tak dapat dipungkiri, seringkali pembangunan infrastruktur terkendala soal pembebasan lahan. Memang perlu adanya Undang-Undang yang jelas soal pembebasan lahan agar pekerjaan itu menjadi tak terhambat.
“Penting diingat dalam soal pembebasan lahan, tidak boleh sampai merugikan rakyat. Harus ada kompensasi yang sesuai,” lanjut Tantowi. Jangan sampai pembebasan lahan untuk pembangunan infrastruktur malah terkesan seperti pencaplokan tanah rakyat. Menurut Tantowi, kompensasi untuk pembebasan lahan yang diberikan pemerintah selama ini masih kurang. Sehingga sering terjadi demonstrasi, pemblokiran jalan atau lainnya.
“Sosialisasi ke rakyat, soal pembebasan lahan juga menjadi hal utama agar tidak terjadi kesalahpahaman yang malah membuat pembebasan lahan terhambat,” tegasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
